Jokowi Teken Perpres Pajak Rokok Tanggulangi Defisit BPJS Kesehatan

Rabu, 19 September 2018

Jakarta, MINDCOMMONLINE – Pajak rokok dapat diandalkan. Buktinya, Presiden Joko Widodo memanfaatkan pajak rokok yang selama ini menjadi pendapatan daerah untuk digunakan menutupi defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang telah ditandatangani, dan saat ini sedang dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

“(Perpres) memang sudah kita keluarkan,” ujar Jokowi di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.

Menurut Jokowi, kebijakan diputuskan dengan mengacu kepada ketentuan yang tertera dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 31 dari undang-undang mengatur penerimaan pajak rokok dialokasikan paling sedikit 50 persen untuk mendanai pelayanan kesehatan. “Itu ada amanat undang-undang,” kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan bahwa pelaksanaan kebijakan juga sudah memperoleh persetujuan dari seluruh pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak akan merasa dirugikan karena adanya penetapan ketentuan baru ini.

“Itu yang nerima (manfaat) juga daerah kok, untuk pelayanan kesehatan di daerah. Kan bukan pelayanan di pusat,” kata Jokowi.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan pada tahun lalu mengalami defisit sebesar Rp 9,75 triliun. Sementara angka defisit hingga penghujung tahun ini, nilainya berdasarkan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diperkirakan membengkak menjadi Rp 11,2 triliun. (au)

Leave a Comment

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com