“Ternyata terhadap data itu istilah halusnya banyak dilakukan distortion of fact, nah itu yang banyak dlakukan negara-negara di Eropa ini,” terang Menko Luhut di tengah-tengah kunjungannya ke Italia pada 14-16 Mei.
“Sekarang ini kita kembali menyajikan data bahwa rule nomer satu dari WTO itu keadilan, jadi tidak boleh ada diskriminasi,”  imbuhnya   menjelaskan strategi diplomasi sawit-nya yakni dengan menyatukan data dan menyampaikan fakta yang lengkap tentang industri sawit.
“Sisi lain (dari industri ini) harus diceritakan’” dukung  Kardinal Peter Turkson yang menyorot peran industri sawit terhadap pengentasan kemiskinan.
Pada acara seminar yang diselenggarakan organisasinya bersama Indonesia dan Malaysia di Pontifical Urbana University, Roma, Selasa  (15/5), Kardinal Turkson juga menekankan bahwa peran organisasinya adalah tidak untuk berkelahi dengan pihak manapun, tapi ingin meletakkan keseimbangan antara kegiatan ekonomi sosial manusia dengan kepentingan kelestarian lingkungan.
Selain dari Dicastery for Promoting Integral Human Development di bawah pimpinan Kardinal Turkson, dukungan lain juga didapat Menko Luhut dari dua badan PBB yaitu Food and Agriculture Organization (FAO) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) yang terkait masalah kemanusiaan, kemiskinan, kelaparan, agrikultur, dan peningkatan taraf hidup.
“Dukungan IFAD dan FAO banyak. Nanti seperti IFAD itu akan konferensi back to back di Bali, sementara itu mereka juga akan melakukan lobi, begitu juga FAO,” kata Menko Luhut mengutarakan rencana tindak lanjutnya untuk mengadakan pertemuan teknis di Bali Oktober mendatang bersamaan dengan penyelenggaraan IMF-WB Annual Meeting.
Lebih jauh, Menko Luhut menjelaskan bahwa dukungan itu diberikan karena semua pihak sepakat dengan prinsip _Sustainable Development Goals_ yang target nomor satunya adalah pengentasan kemiskinan.
“Masalah kelapa sawit ini masalah yang harus diselesaikan secara terintegrasi, karena itu menyangkut masalah kemiskinan itu adalah kaitannya dengan SDGs itu nomer satu kemiskinan,” paparnya.
Sebagai hasil akhirnya, Menko Luhut berharap publik mendapatkan perbandingan tiga produk utama pertanian yang menghasilkan minyak tersebut.
“Jadi Kalau memang harus disaingkan ya tidak apa-apa, palm oil disaingkan sunflower atau dengansoybean,” ungkap Menko Luhut yang menginginkan adanya keadilan dalam penilaian.
“Padahal biji bunga matahari dan kedelai itukan kurang efektif bila dibandingkan palm oil,” lanjut Menko Luhut menerangkan bahwa kelapa sawit dapat menghasilkan minyak sampai 10 kali lebih banyak daripada 2 komoditi lainnya.
Masalahnya, perbandingan yang adil tidak pernah muncul karena kampanye negatif yang memberikan stereotipe bahwa minyak sawit berdampak pada kerusakan hutan, membahayakan kesehatan manusia, dan mengganggu habitat hewan yang dilindungi.
Justru fakta kontribusi industri sawit yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan di negara-negara berkembang, terabaikan. Jika kampanye yang tidak berkeadilan ini tidak diatasi, maka kendala terdekat bagi Indonesia akan terjadi pada 2021, di mana Parlemen Uni Eropa melarang impor sawit untuk penggunaan biofuels dan bioliquids termasuk biodiesel.
“Buat indonesia ada hasil penelitian dari Stanford itu menunjukkan memang yang paling banyak mengurangi kesenjangan kita dari 0,41 ke 0,39 itu adalah palm oil salah satunya yang paling besar. Kalau itu terganggu ini akan merusak nanti beberapa juta orang terkait masalah kemiskinan,” tutup Menko Luhut. (rud)