Kemenkeu dan KPPU Teken MoU Persaingan Usaha yang Sehat

Jumat,  3 Maret 2017

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –   Pemerintah mencermati dalam beberapa tahun terakhir ini, harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan, seperti harga gula dan daging sapi. Pada pasar yang bekerja dengan baik, pergerakan harga komoditas yang terus meningkat dapat memberikan indikasi kurangnya supply domestik.

Hanya saja, isu persaingan tidak sehat, seperti pedagang menahan stok barang ataupun produsen berkolusi dan membentuk kartel juga terlihat dalam perdagangan barang kebutuhan pokok.

Fakta tersebut dapat dilihat dari investigasia  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tahun 2016 yang memutuskan keterlibatan kartel dan persekongkolan harga terkait kebutuhan bahan pokok, antara lain daging sapi.

Memperhatikan kondisi tersebut dan sebagaimana arahan Presiden untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, maka perlu adanya Nota Kesepahaman yang bertujuan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang sehat dan berkeadilan melalui penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat.

Selain itu, juga bertujuan untuk meningkatkan kerjasama para pihak dalam pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, peningkatan kepatuhan di bidang perpajakan dan persaingan usaha.

Nota Kesepahaman dimaksud ditandatangani Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, yang mewakili Kementerian Keuangan, dengan Sekretaris Jenderal KPPU menandatangi Nota Kesepahaman di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Kamis.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi  pemanfaatan data dan/atau informasi;  analisis dan investigasi bersama;  edukasi, sinkronisasi, dan koordinasi peraturan atau kebijakan; dan  bantuan narasumber dan/atau ahli.

“Kerjasama ini diharapkan akan berdampak terhadap struktur usaha yang lebih efisien dan berkeadilan sehingga dapat menurunkan harga kebutuhan pokok dimasa yang akan datang. Sehingga dalam jangka panjang masyarakat mendapatkan barang yang berkualitas dengan harga murah, pengusaha mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha, dan Indonesia menjadi tempat yang menawarkan iklim persaingan usaha yang sehat,” bunyi keterangan resmi Kementerian Keuangan.

Para pihak sepakat untuk melaksanakan nota kesepahaman ini dengan prinsip koordinasi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, saling menghormati dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menunjuk wakil yang bertindak sebagai penghubung (liasson officer).

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak ditandatangani dan dapat diakhiri sebelum jangka waktu dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis.

Dalam hal Nota kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri karenapermintaan tertulis karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota  Kesepahaman berakhir sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut. (rud)

Leave a Comment

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com