Kementerian Kominfo Cabut Izin Frekuensi First Media, Bolt, dan Jasnita

 

Senin, 19 November 2018

Jakarta, MINDCOMMONLINE – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengeluarkan surat keputusan perihal pencabutan Izin Penggunaan Frekuensi Radio 2,3 Ghz yang dipakai PT First Media Tbk (KBLV), PT Internux (Bolt) dan PT Jasnita Telekomindo. Dengan demikian ketiga perusahaan tersebut tidak memiliki frekuensi lagi untuk menggelar layanan mereka kepada pelanggan.

Bila ingin kembali menggunakan frekuensi di 2,3 GHz, ketiga operator tersebut harus melalui proses lelang yang di mana belum tentu terpilih kembali perusahaan tersebut menempati spektrum yang diingikannya itu.

“(KBLV, Bolt, dan Jasnita) tidak bisa lagi menggunakan frekuensi di 2,3 GHz, sudah tutup buku, selesai. Kalau mau, mereka harus ikut lelang, artinya seluruhnya dimulai dari nol lagi,” kata Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, dikutip detik.com, hari ini.

Sebagai informasi, PT First Media Tbk (KBLV) dan Bolt menunggak kewajiban membayar BHP frekuensi radio di 2,3 GHz untuk tahun 2016 dan 2017. Jumlah tunggakan pokok dan dendanya masing-masing Rp Rp 364 miliar, sedangkan Bolt menyentuh angka Rp 343 miliar.

Kedua perusahaan Lippo Group ini diketahui belum menunaikan kewajiban membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio tahun 2016 dan 2017 dengan tunggakan plus denda total Rp 708 miliar.

Selain First Media dan Bolt, ada PT Jasnita Telekomindo yang juga macet kewajiban membayar BHP frekuensi radio. Tercantum di laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Broadband Wireless Access (BWA) 2,3 GHz dalam tabel “Kewajiban Pembayaran BHP Frekuensi Radio” yang dirilis Kominfo, tunggakan plus denda Jasnita mencapai Rp 2,197 miliar.

Sebagai informasi, Jasnita adalah operator BWA yang mendapatkan izin penggunaan frekuensi untuk Zona 12 di Sulawesi bagian Utara. Perusahaan ini didirikan oleh Semuel Abrijani Pangerapan yang notabene menjabat Dirjen Aptika Kementerian Kominfo.

Artikel Terkait:   Pertamina Lubricants Salurkan Sarana Pendidikan di Kota Ambon

Sesuai aturan yang berlaku, apabila ada operator yang menunggak membayar BHP frekuensi masksimal selama 24 bulan, maka pemerintah punya wewenang untuk mencabut izin penggunaan frekuensi tersebut. Hal itu yang dialami oleh PT First Media Tbk (KBLV), Bolt, dan Jasnita saat ini.

Dialihkan ke Operator Lain

Kementerian Kominfo mengatakan bahwa pengguna layanan Bolt tidak akan dirugikan meski izin penggunaan frekuensi radio 2,3 Ghz milik PT First Media Tbk dan PT Internux dicabut hari ini. Pasalnya, menurut Ferdinandus Setu, pelanggan Bolt yang masih aktif akan dialihkan ke operator baru, yang mau menampung pelanggan Bolt. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku manakala terjadi penutupan layanan. Pengguna Bolt akan dialihkan ke operator yang ditentukan lewat proses persetujuan antara Bolt dengan operator bersangkutan.

“Kalau berdasarkan regulasi, mereka akan dialihkan ke operator baru yang mau menampung. Harus melalui persetujuan antara operator yang dicabut izinnya dengan operator baru, diawasi oleh Kominfo,” kata Ferdinandus menjelaskan.

Kendati demikian, sampai saat ini belum dapat dipastikan operator (ISP) mana yang akan menampung pelanggan Bolt. Pasalnya, lanjut Ferdinandus, SK pencabutan izin frekuensi Bolt baru dikeluarkan hari ini. “Belum ada operatornya, karena baru dicabut hari ini,” katanya menegaskan.

Ia tak menjelaskan secara rinci berapa lama proses yang dibutuhkan untuk peralihan pelanggan ini. Kominfo pun sebelumnya memastikan akan melindungi pelanggan dengan menggandeng BPKN dan YLKI. (au)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com