Ketentuan tentang Kepabean Bidang Ekspor Direvisi

 

Rabu, 5 Oktober 2011

Jakarta, MINDCOMMONLINE. COM –  Pemerintah memutuskan merevisi  ketentuan kepabeanan di bidang  ekspor sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)  Nomor 148/PMK.04/2011.

Dalam PMK yang berlaku 7 September 2011 dijelaskan bahwa  pembayaran bea keluar untuk barang ekspor  yang termasuk  dalam kriteria barang ekspor dengan karakteristik tertentu dapat dilakukan setelah  pemberitahuan pabean ekspor disampaikan.

Selain itu, barang yang diekspor  oleh eksportir  yang merangkap  importir  dengan kategori  low risk dapat tidak dilakukan   pemeriksaan fisik. Sedangkan  barang ekspor yang diekspor  oleh eksportir  tertentu tidak  menjalani pemeriksaan fisik.

“Eksportir  yang masuk kategori  eksportir tertentu  ini ditetapkan  oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai dengan memperhatikan reputasinya, yaitu tidak pernah  melanggar ketentuan kepabeanan  dan cukai yang dikenai sanksi  administrasi  dalam kurun waktu  satu tahun terakhir; tidak  mempunyai tunggakan  utang bea masuk,  bea keluar, cukai   dan pajak  dalam rangka impor;   serta  telah menyelenggarakan  pembukuan sesuai UU Kepabeanan,”  Yudi Pramadi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi  Kementerian Keuangan memaparkan, Selasa (4/10).

Impor Sementara

Revisi juga dilakukan atas ketentuan menyangkut impor sementara. Revisi itu ditetapkan dalam PMK  Nomor 142/PMK.04/2007.

Berdasarkan PMK  tersebut,  barang impor dapat disetujui  untuk dikeluarkan  sebagai  barang impor sementara  dan dapat diberikan  pembebasan  atau keringanan  bea masuk  paling lama 3 tahun sejak  tanggal pendaftaran  pemberitahuan  pabean impor.

“Untuk mendapatkan izin impor sementara, importir mengajukan permohonan  secara tertulis kepada Kepala Kantor Pabean tempat  pemasukan barang  impor sementara (BIS)   atau kepada  Dirjen Bea dan Cukai jika BIS digunakan  untuk kegiatan internasional,  operasi perminyakan  dan pertambangan, atau diperlukan  untuk efisiensi, efektivitas  dan kemudahan  pelayanan  pemberian  izin impor sementara,  serta jika Kantor Pabean tidak dapat digunakan  karena bencana alam   atau keadaan memaksa,”  Yudi menjelaskan. (ra)

Artikel Terkait:   RI-Korsel Akselerasi Kerja Sama dan Investasi Industri Manufaktur

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com