Korban Gempa Lombok Dapat Keringanan Pajak

Jumat, 24 Agustus 2018

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM  –  Dalam rangka membantu meringankan beban dan dampak sosial ekonomi terkait kejadian
bencana alam gempa bumi di Pulau Lombok, Direktur Jenderal Pajak memberikan pengecualian  pengenaan sanksi perpajakan serta perpanjangan batas waktu pengajuan keberatan bagi Wajib  Pajak yang berdomisili, bertempat kedudukan, dan/atau memiliki tempat kegiatan usaha di Pulau  Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-209/PJ/2018 tanggal  21 Agustus 2018. Melalui Keputusan ini, Dirjen Pajak menetapkan Keadaan Kahar sehingga kepada  Wajib Pajak yang berada atau memiliki usaha di wilayah Lombok diberikan pengecualian dari  pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa atau SPT Tahunan, dan pembayaran pajak atau utang pajak yang jatuh tempo pada tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan dua bulan setelah berakhirnya penetapan keadaan tanggap darurat.

“Pelaporan dan pembayaran  dilaksanakan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut di atas.
Pengecualian dimaksud dilaksanakan dengan tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, Kamis.

Dalam hal Surat Tagihan Pajak telah diterbitkan, Kepala Kanwil DJP secara jabatan menghapuskan sanksi administrasi. Di samping itu, pengajuan keberatan yang jatuh tempo pada tanggal 29 Juli  2018 sampai dengan dua bulan setelah berakhirnya penetapan keadaan tanggap darurat diberikan perpanjangan batas waktu paling lama satu bulan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut di atas. (rud)

 

Artikel Terkait:   Bayar Pajak Ibarat Bela Negara

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com