Laporkan SPT Tak Benar, RR Divonis 2 Tahun dan Denda Rp 11,158 Miliar

Jumat, 11 Maret 2016

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM  –   Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bandung, Selasa (8/3),  menjatuhkan vonis 2 tahun penjara  subsider 2 bulan kurungan dan denda sebesar 100% dari Rp 5,57 milyar atau total Rp 11,158 milyar kepada RR  atas perkara tindak pidana perpajakan.

RR adalah Komisaris PT NKC yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP) Pasal 39 ayat (1) huruf c junto pasal 43, yaitu dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2010.

“Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan sebelumnya yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Jawa Barat I atas Tersangka NN yang merupakan Direktur dari PT NKC yang bergerak di bidang usaha penyediaan jasa tenaga kerja,” kata Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Yoyok Satiotomo,.

Tersangka NN sendiri pada tanggal 10 November 2015 lalu telah divonis pidana penjara 2 tahun 6 bulan penjara serta denda sebesar Rp.2,4 miliar.

Modus yang dilakukan Tersangka RR dan NN adalah dengan tidak melaporkan seluruh hasil penjualannya dalam SPT Masa PPN sehingga PPN yang telah dipungut dari konsumen tidak disetorkan ke kas negara.

Proses penyidikan terhadap tersangka RR memakan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan yang bersangkutan berdomisili di luar negeri.

Menurut Yoyok,  informasi intelijen yang diperoleh PPNS mengenai keberadaan RR di Indonesia menjadi bekal untuk melakukan pencegahan ke luar negeri.

Artikel Terkait:   LPS dan PPATK Perbarui MoU

“Siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum pidana perpajakan pasti kami proses hukum tanpa pandang bulu,” tegasnya.  .

 Ditjen Pajak, kata Yoyok,  bukan institusi yang memburu pajak dengan cara memenjarakan Wajib Pajak. Ditjen Pajak mengutamakan pendekatan persuasif agar Wajib Pajak mempunyai voluntary compliance yang tinggi. Tindakan penyidikan merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium dalam rangka upaya penegakan hukum pajak.

Dia berharap   penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang merupakan bentuk penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh    dapat memberikan efek jera (deterrent effect), baik kepada pelaku tindak pidananya dan wajib pajak lainnya yang akan coba-coba melakukan tindak pidana perpajakan. (udy)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com