Menggelorakan Budaya Bahari di Hari Nusantara

Rabu, 15 Desember 2010

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Indonesia adalah Negara Kepulauan yang terdiri dari ribuan  pulau.   Itu adalah fakta yang tak bisa dipungkiri.  Namun slogan Negara Kepulauan itu  kerap  tinggal menjadi slogan kosong,  tanpa ada pemaknaan yang berarti.

Bila Sipadan dan Ligatan tak  lepas  ke tangan negara jiran, entah bagaimana  nasib pulau-pulau terluar. Begitu  pula  dengan pencurian ikan di perairan Nusantara. Semakin membuka mata kita akan kekayaan potensi  hasil laut, namun tidak dibarengi dengan kekuatan patroli laut yang memadai, sehingga kerap kalah lihai dibanding para  nelayan asing.

Reformasi membawa  hikmah berarti bagi menguatnya kesadaran akan pentingnya  mengelola  potensi kelautan. Sejak era reformasi pemerintah  membentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.  Imbauan dan  ajakan untuk    cinta bahari juga kerap dikampanyekan.

Pada peringatan Hari Nusantara di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (13/12),  Wakil Presiden Boediono  mengajak masyarakat untuk  memajukan Budaya Bahari dan   melakukan introspeksi mengenai laut.

Indonesia, kata Wapres,  di satu sisi memiliki wilayah laut yang begitu luas. Namun, sumberdaya laut yang begitu hebat itu belum diberdayakan secara optimal bagi kemakmuran seluruh bangsa.

“Budaya Bahari ini perlu kita tanamkan kembali. Maka saya sangat mendukung tema perayaan tahun ini, Hari Nusantara Membangkitkan Budaya Bahari. Anak-anak kita, generasi muda, harus semakin kita dorong mencintai laut. Kita tidak boleh berhenti pada slogan tentunya, tetapi marilah kita isi dengan program-program nyata yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun masyarakat sendiri,” Boediono menjelaskan.

Dia juga mengajak untuk memberi isi konkret pada Wawasan Nusantara.  “Untuk ini tema utamanya adalah bagaimana kita lebih menyatukan negara kepulauan kita dari segi politik, sosial dan ekonomi. Kuncinya adalah perbaikan transportasi antar pulau melalui pembangunan jaringan angkutan laut yang handal. Konektivitas antar-pulau yang baik adalah kunci penting bagi perbaikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,”  Wapres mengingatkan.

Latar belakang sebagai ekonom membuat  Boediono memberi porsi khusus pada  pembangunan ekonomi, yang harus lebih terintegrasi. Dengan ekonomi yang lebih terintegrasi, Boediono menjelaskan,  Indonesia akan jauh lebih kuat menghadapi krisis, dan   bisa lebih mantap menatap ketidakpastian di pasar global yang makin terus bergejolak. Ekonomi yang lebih terintegrasi juga meneguhkan ikatan kita sebagai NKRI.

“Bagi saya, mengikat NKRI secara ekonomi tidak kalah pentingnya dengan mengikat NKRI secara politis. Bahkan, jika secara ekonomi kita tidak terintegrasi dengan kokoh, NKRI bisa tergerogoti dan makin rapuh. Integrasi ekonomi yang kokoh tidak akan pernah kita dapatkan jika kita tidak menyatukan dan memberdayakan seluruh wilayah perairan kita,” katanya.

Menurut dia,  momentum Hari Nusantara harus  dipelihara dan terus dilanjutkan. “Mari kita semua menggelorakan Budaya Bahari. Mari kita semua mengoptimalkan perairan laut kita sebagai penyatu ekonomi. Mari kita pelihara laut kita sehingga anak-cucu kita juga dapat menikmati dan memanfaatkannya secara lestari,” ajaknya.

Selain peduli laut,  Boediono juga mengajak  untuk semakin peduli terhadap kehidupan  masyarakat   yang tinggal di kawasan pesisir, terutama di pulau-pulau kecil yang menjadi beranda terdepan wilayah Indonesia.

“Kita tak boleh menutup mata bahwa kehidupan para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat di kawasan pesisir masih memprihatinkan. Kita bersama-sama harus memikirkan program-program nyata yang dapat meningkatkan taraf kehidupan Saudara-Saudara kita itu. Kita punya ribuan komunitas nelayan dan masyarakat pesisir yang tersebar di pulau-pulau kita. Sebagian besar masih mengalami keterpencilan dan isolasi. Nantinya semua komunitas itu harus memiliki akses terhadap jaringan transportasi antarpulau, sehingga mereka tidak lagi tertinggal,” dia mengungkapkan.

Yang tak kalah penting, Boediono menambahkan,  Bangsa Indonesia  harus menjaga baik-baik wilayah lautnya.  Kepemilikan yurisdiksi resmi atas pulau-pulau terluar harus diikuti oleh upaya kontrol efektif atas wilayah tersebut.

“Saya ingatkan, Provinsi  Kalimatan Timur juga memiliki perbatasan langsung dengan negara tetangga. Maka, seluruh aparat Pemerintah di provinsi ini tidak boleh lengah. Kerjasama antara aparat TNI dan pemerintah daerah harus terus berjalan baik untuk menjaga keutuhan wilayah dan keamanan perbatasan. Kuncinya adalah kita bersama-sama, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, TNI, dunia usaha, untuk memberikan perhatian yang lebih besar dan dengan koordinasi yang lebih baiki untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah perbatasan. Sekali lagi, ini tugas kita bersama-sama,” demikian Wapres Boediono. (ra)

Leave a Comment

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com