Mengkaji Ulang Pemekaran Daerah

Rabu, 15 Desember 2010

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Wacana pemekaran daerah sudah lama  tak terdengar  kabarnya sejak  pemerintah dan DPR sepakat untuk moratorium (jeda sementara).  Fakta di lapangan menunjukkan tidak semua   pemekaran  menuai sukses. Bahkan  sempat pula terbetik   wacana  untuk mengembalikan daerah hasil pemekaran yang  gagal ke  kabupaten/kota induknya.

Masalah pemekaran ini kembali  mengemuka  setelah  Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono mengutarakan pendapatnya saat  menerima peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan XLV Lemhanas, Senin (13/12).

Menurut SBY,  pemekaran daerah mesti dikelola dengan benar, dan wacananya jangan dibiarkan berkembang tak terkontrol.

“Tapa konsep, tanpa design, tanpa policy, tanpa urgensi dan tanpa justifikasi, yang terjadi adalah kemunduran. Pemekaran daerah kita lakukan, menambah daerah otonom kita lakukan. Manakala dengan penambahan itu, spend of control menjadi bagus, lebih efektif lagi manajemen di daerah itu, pelayanan kepada rakyat menjadi lebih bagus lagi, ekonomi will be growing better, dan seterusnya. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi high costs development, over head cost-nya tinggi, jatuh pada rakyat makin susut, tidak diperlukan, tidak siap, itu wrong concept, wrong idea,” SBY memaparkan.

Selain  menyepakati moratorium pemekaran daerah, kata SBY, pemerintah bersama  DPR dan DPD akan mengkaji kembali kemungkinan pemekaran, kemungkinan penggabungan dan kemungkinan terminasi dari sejumlah pemekaran yang nyata-nyata keliru dan tidak menghasilkan sesuatu yang diharapkan.

Rekrutmen

Pada kesempatan itu SBY juga menyinggung soal rekrutmen untuk mengisi  posisi dan jabatan strategis. Menurut dia,   untuk menjadi   bupati-wakil bupati, walikota-wakil walikota, gubernur-wakil gubernur, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden,  diperlukan modal, seperti  pengetahuan,  pengalaman,  dan sebagainya karena yang bersangkutan   akan mengelola sumber daya,  baik manusia,  anggaran,  sumber daya fisik, dan  sumber daya alam.

“Bayangkan kalau tidak cukup kapasitasnya. Satu provinsi di Indonesia, penduduknya, resources-nya mungkin bisa lebih besar dibandingkan negara-negara tertentu. Kabupaten ada yang jumlah penduduknya lebih besar dibandingkan Singapura, termasuk wilayahnya, termasuk resources-nya. Bayangkan di tangan pemerintahan daerah yang tidak cakap dalam manajemen, dalam leadership, dalam supervision, segalanya, maka masa depan kita tidak cerah,” tuturnya.

SBY menilai, figur pemimpin ideal adalah    yang memiliki popularitas yang tinggi, yang bisa diterima oleh rakyat, mendapatkan dukungan publik dengan sistem pemilihan langsung, tetapi sekaligus mereka  yang punya kapasitas dan semua tahu kapasitasnya, baik   pengalaman, penugasan,  dan  pengetahuan.

“ Dengan demikian, kita tidak menyerahkan sesuatu yang besar untuk dipimpin dan dikelola oleh mereka-mereka yang tidak siap,” katanya.

Berkaitan dengan rekrutmen tersebut, SBY  berencana menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk  memberi  orientasi kepada calon peserta pilkada    pemahaman tentang sistem pemerintahan,  pembangunan,   pembuatan anggaran atau APBD,   dan  hukum.

“KPU bisa memberikan, entah seminggu, entah dua minggu, entah sebulan, dan itu bisa ditanggung oleh negara biayanya. Sehingga siapa pun yang terpilih di antara mereka, paling tidak sudah punya pengetahuan awal how to run sebuah kabupaten, sebuah kota, sebuah provinsi. Dan andaikata setelah itu ada kampanye, kampanyenya pun ingat tidak semudah itu menjanjikan yang muluk-muluk, karena tahu sistem, tahu anggaran, tahu batas kemampuan, dan seterusnya. Tidak lagi pepesan kosong, tapi realistik. Makin realistik, rakyat tidak salah memilih dan kemudian bisa dijalankan. Tidak ada diskriminasi, tidak ada penyaringan, kita bekalkan, kita berikan,” SBY memaparkan.

Kalau 500 lebih bupati dan walikota berhasil secara kumulatif, SBY menambahkan, Indonesia akan  berhasil. “Kalau 33 gubernur dan wakil gubernur berhasil membangun daerahnya, maka dahsyat sekali negara kita,” ucapnya. 

Money Politics

Menyinggung  soal   money politics, SBY menganggapnya sebagai lonceng kematian dari demokrasi.

“Saya masih prihatin dengan fenomena dan praktek-praktek ini. Pragmatis itu tidak salah, tapi jangan melampaui batas dan mengorbankan segalanya sehingga negara kita bisa berada di tempat yang salah. Kalau praktek money politic ini masih terjadi dan justru makin berkembang, saya menyeru kepada semua rakyat, marilah kita lawan money politic yang terjadi di mana-mana,” dia mengungkapkan.

Dalam konteks  good governance, SBY menilai bukan hanya  pejabat atau pemerintah yang harus bebas korupsi. Tetapi juga harus punya kemampuan , responsif,  dan  bisa menjalankan tugas secara efektif.

“Jadi good governance tidak identik dengan bebas dari korupsi, itu hanya salah satu saja dari karakter good governance yang akan kita tingkatan,” SBY  mengingatkan.  (ra)

 

Leave a Comment

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com