Menteri Susi – Kepala SKK Migas Teken Nota Kesepahaman

Senin, 22 Oktober 2018

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM  –   Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hadir sebagai pembicara dalam kegiatan Security Summit 2018 yang diselenggarakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS), di Hotel Tentrem Yogyakarta, Kamis (18/10). Dalam kesempatan tersebut, Menteri Susi menyampaikan pidato bertema Transformation Leadership in Protecting Indonesian Oceans.

Di hadapan peserta yang hadir, Menteri Susi bercerita mengenai kebijakan-kebijakan perlindungan laut yang telah diterapkan di Indonesia, utamanya dengan mengatur izin penangkapan ikan. Tak hanya itu, Menteri Susi juga berbagi tantangan dan ancaman yang ditemuinya dalam mengelola sumber daya laut Indonesia, hingga langkah yang ditempuh untuk menaklukkan tantangan dan ancaman tersebut.

Menteri Susi berpendapat, laut memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Panjang garis pantai dan luas laut Indonesia berada di barisan depan di antara negara-negara dunia. Maka sudah sewajarnya, laut dijaga sebagai salah satu sektor strategis nasional.

Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama SKK Migas telah bekerja sama guna membangun ketahanan energi melalui sinergi keamanan industri strategis nasional. KKP dan SKK Migas telah berkoordinasi dalam penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau biasa disingkat RZWP3K. Dengan kerja sama penyusunan RZWP3K ini, diharapkan terciptanya sinergi positif antara kegiatan dari sektor perikanan dan kelautan dengan sektor hulu minyak dan gas bumi.

Guna memperkuat kerja sama antara KKP dan SKK Migas ini, dalam kesempatan tersebut Menteri Susi bersama Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi melakukan penandatanganna nota kesepahaman (MoU). Ruang lingkup MoU ini meliputi kajian bersama aspek teknis pemanfaatan fasilitas produksi lepas pantai yang sudah tidak digunakan, sinkronasi rencana pembuatan zonasi ruang laut, dan sinkronisasi program tanggung jawab sosial kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan program pengembangan masyarakat.

“Penandatanganan MoU hal yang memang biasa untuk instansi pemerintah untuk melakukan kerja sama. Supaya (kerja sama) sudah ada framenya kita bikin MoU ini,” tutur Menteri Susi usai memberi pidato dalam Security Summit 2018 tersebut.

Dia  berharap, kerja sama KKP dan SKK Migas pada ruang lingkup yang telah disepakati dapat terus berkembang, karena menurutnya kedua instansi memiliki banyak bidang yang saling berhubungan. Misalnya terkait pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk menunjang kegiatan nelayan.

“Misalnya subsidi BBM untuk nelayan, operasi daripada outsource serta minyak minyak yang dilakukan oleh SKK Migas yang ada kaitanya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ucap  Menteri Susi, disitir laman Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebagai bentuk dukungan sektor hulu minyak dan gas bumi kepada sektor perikanan dan kelautan, SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) bersamaan dengan penandatangan MoU ini memberikan dukungan terhadap Program Pengembangan Masyarakat Nelayan dalam bentuk bantuan di awal 15 unit kapal ukuran 3GT. Selanjutnya kapal tersebut akan diserahkan untuk nelayan korban bencana di Palu, Donggala dan Lombok. (ray)

 

 

 

Leave a Comment

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com