MK Siap 100% Terima Gugatan Pilpres dan Pileg 2019


Kamis, 18 April 2019

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Mahkamah Konstitusi dipastikan telah siap menerima laporan gugatan dalam pemilu presiden maupun pemilu legislatif 2019. Diperkirakan jumlah gugatan atau perkara sengketa akan meningkat.

“Kami telah menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pemilu 2019, sejak Oktober. Kami telah (melakukan) sosialisasi, baik kepada partai politik nasional maupun kedaerahan di Aceh. Sosialisasi KPU dan Bawaslu dan pihak terkait, termasuk beberapa organisasi dan media,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, hari ini.

Anwar Usman menjelaskan, seluruh personel di MK, baik hakim maupun seluruh pegawai, sudah siap sepenuhnya untuk menerima laporan gugatan. Meski jumlahnya akan jauh lebih banyak, baik gugatan pilpres maupun pileg, Mahkamah Konstitusi akan selalu siap.

“Kami sudah siap, berapapun perkara yang akan masuk. Maunya MK perkara gugatan pilpres dan pileg tidak banyak. Tapi MK sudah siap 100 persen,” kata Anwar menegaskan.

Menurutnya, bila melihat dari jumlah parpol dan caleg yang ikut pemilu 2019, tentu gugatan yang masuk akan banyak.

Tidak Ada Syarat

Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, memastikan tidak ada syarat persentase selisih suara untuk diajukan gugatan ke MK. Aturan ini tentu berbeda dengan saat pilkada serentak sebelumnya. “Tidak sama dengan pilkada, dengan persentasi tertentu. Tidak ada jarak sekian persen, pada prinsipnya bisa dibawa ke MK,” katanya menambahkan.

Anwar Usman menambahkan, MK tidak akan melihat jenis gugatan yang diajukan. Karena itu, dia memastikan akan menerima permohonan dan gugatan yang masuk, tanpa harus melihat yang terjadi.

“Itu masuk dalam subtansi perkara yang belum bisa digambarkan. Tapi kami siap, kalau harapan kami, kalau perkara itu tidak sampai ke MK itu lebih baik,” kata Anwar menegaskan.

Artikel Terkait:   Jokowi: Timor Leste Saudara Dekat

Mengenai target penyelesaikan perkara, Anwar Usman menjelaskan kalau MK akan mengikuti perundang-undangan yang berlaku. Target ini tentu akan menunggu keputusan kapan KPU mengumumkan pilpres dan pileg.

“Pilpres 14 hari, pileg 30 hari. Jadi kapan dimulainya kami akan tergantung dari KPU,” kata Anwar menambahkan.

Sementara mekanisme sidang akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Baik itu terbuka untuk masyarakat maupun untuk media. “Semua masyarakat bisa melihat. kami transparan tanpa harus ditutupi,” katanya lagi. (au)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com