Opini Wajar Tanpa Pengecualian Bukan Jaminan Kementerian Bebas dari Penyimpangan

Jumat, 12 Juli 2013

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –  Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK) mengingatkan,  opini Wajar Tanpa Pengecualian  (WTP) yang diberikan tidak menjamin kementerian/lembaga bebas dari penyimpangan dalam pengelolaan anggaran maupun praktik KKN, serta tidak dijamin untuk mendapatkan opini yang sama pada tahun yang akan datang.

Untuk tetap mempertahankan opini WTP, pihak BPK menyarankan kepada Kementerian Perdagangan untuk terus melakukan penyempurnaan terhadap SPI serta menyusun Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sekjen  Kementerian Perdagangan Gunaryo menjelaskan, BPK meminta agar saat entry meeting Menteri Perdagangan dapat menerima Tim BPK untuk mendapatkan pemahaman yang sama mengenai objek, lingkup dan tujuan pemeriksaan.

“Itjen (Inspektorat Jenderal) sebagai pihak yang membantu BPK juga diharapkan perannya untuk menyampaikan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) pada saat pemeriksaan, karena BPK mengharapkan tindak lanjut pemeriksaan dapat segera dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terhitung 60 hari sejak diterimanya LHP,”  jelasnya di sela  penyerahan LHP  di Kantor BPK, Senin.

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2012 berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini diserahkan kepada Sekteraris Jenderal Kementerian Perdagangan Gunaryo oleh Anggota Pembina Keuangan Negara (KN) ll Sapto Amal Damdari.

Selanjutnya, opini atas laporan keuangan membutuhkan komitmen dan disiplin pimpinan serta seluruh pegawai Kemendag dalam menjalankan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akutansi Pemerintahan (SAP).

“Untuk itu, peningkatan kualitas laporan keuangan sangat memerlukan komitmen pimpinan dan partisipsi aktif pelaksana dalam membenahi sistem akutansi dan pelaporan keuangan,”  kata   Gunaryo.

Selain menyerahkan kepada Kemendag, BPK juga menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2012 kepada 9 kementerian/lembaga lainnya di tingkat pusat di bawah koordinasi Auditoriat KN ll, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian UKM dan Koperasi, Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). (ra)

Artikel Terkait:   Rabu Awal Bulan jadi Hari Rajin Menabung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com