Pemerintah akan Larang Penggabungan Badan Usaha yang Mengakibatkan Monopoli

Rabu, 14 Juli 2010

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –  Bila Peraturan Pemerintah (PP) –nya sudah diberlakukan,  pelaku usaha  dilarang melakukan penggabungan atau peleburan  badan usaha   yang dapat   mengakibatkan terjadinya  praktek monopoli  dan/atau persaingan  usaha    tidak sehat.

Larangan itu tertuang dalam Rancangan PP tentang Larangan Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha  dan Larangan  Pengambilalihan   Saham Perusahaan  yang Dapat Mengakibatkan   Terjadinya  Praktek Monopoli  dan Persaingan Usaha   Tidak Sehat.

Dijelaskan dalam Rancangan PP itu,   praktek monopoli dan/atau persaingan  usaha tidak sehat  terjadi bila   badan usaha  hasil penggabungan   atau peleburan   diduga  dapat melakukan  perjanjian   yang dilarang,   kegiatan yang dilarang,   dan/atau  penyalahgunaan   posisi dominan.

Penilaian   terhadap penggabungan   atau peleburan  badan usaha  dilakukan berdasarkan analisis konsentrasi pasar;  hambatan masuk pasar;  potensi perilaku antipersaingan;  efisiensi; dan/atau kepailitan. Penilaian itu dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Jika terdapat   kepentingan umum   atau kepentingan  nasional, KPPU dapat  mengesampingkan  penilaian berdasarkan   analisis  terhadap  penggabungan  atau peleburan badan usaha .

Ketentuan  mengenai kepentingan umum   atau kepentingan   nasional  didasarkan  pada ketentuan   peraturan perundang-undangan   atau ditetapkan  dengan Keputusan Presiden.

Rancangan PP itu juga memberi kewenangan kepada KPPU   menjatuhkan sanksi  berupa tindakan administratif  terhadap badan usaha   yang  melakukan pelanggaran, sesuai dengan  ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan   Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Larangan lainnya yang tercantum dalam Rancangan PP itu adalah  melakukan pengambilalihan saham  yang dapat  mengakibatkan   terjadinya praktek monopoli  dan/atau persaingan usaha   tidak sehat.

Selain dilarang melakukan pengambilalihan   saham,  pelaku usaha juga  dilarang  melakukan  pengambialihan  aset yang   dapat mengakibatkan  terjadinya praktek  monopoli  dan/atau  persaingan usaha   tidak sehat.

Disamping mengatur sejumlah larangan untuk pelaku usaha,  rancangan PP itu mengatur pula  kewajiban  pelaku usaha menyampaikan  pemberitahuan  secara  tertulis kepada KPPU, bila penggabungan atau peleburan badan usaha  yang dilakukan mengakibatkan   nilai aset  atau nilai  penjualannya  melebihi   jumlah nilai   yang ditentukan.

Ketentuan  mengenai kewajiban pelaku usaha menyampaikan  pemberitahuan  secara  tertulis kepada KPPU  berlaku juga bagi  pelaku  usaha yang melakukan pengambilalihan   saham atau pengambilalihan aset.

Jika  pelaku usaha  tidak memenuhi  kewajiban tersebut, KPPU  berwenang menjatuhkan  sanksi berupa  tindakan administratif. Yakni,   perintah penghentian  proses pelaksanaan penggabungan  atau peleburan badan usaha; atau pengambilalihan  saham atau aset.  Sanksi lainnya berupa denda administratif  sebesar Rp 25 miliar.

Ketentuan itu  tidak berlaku   bagi pelaku usaha yang melakukan penggabungan   atau peleburan  badan usaha,  atau  yang melakukan  pengambilalihan  saham  atau aset   antarperusahaan yang  terafiliasi. (ra)

Leave a Comment

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com