Pemerintah Dorong Nelayan Kembangkan Perikanan Tangkap

Jumat, 5 Februari 2016

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –   Paska diterapkannya kebijakan moratorium kapal eks asing (PermenKP Nomor 56 Tahun 2014) yang berdampak pada melimpahnya ikan hasil tangkapan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong nelayan Indonesia untuk mengembangkan usaha perikanan tangkap dengan memberikan beberapa stimulus.

Dalam pertemuan dengan para nelayan dan pengusaha kapal, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengemukakan bahwa pemerintah memberikan kemudahan dalam pengajuan perizinan kapal (SIUP dan SIPI/SIKPI), seperti dibangunnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Sekarang harus terbuka semuanya. Informasi dan semuanya, termasuk perijinan sudah ada pelayanan terpadu satu pintu,“ kata  Susi di hadapan para nelayan dan pengusaha kapal dari daerah Jawa Tengah dan sekitarnya di Gedung Mina Bahari I, Jakarta, Rabu.

Dia  mengharapkan  nelayan dan organisasi nelayan bisa rukun  menyusul   dilarangnya kapal asing masuk untuk menangkap ikan di perairan Indonesia, agar semua proses dapat berjalan lancar sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

“Dulu kan asing boleh tangkap. Sekarang tidak boleh sama sekali. Saya perlu bantuan Bapak/Ibu semua, supaya kita bisa lari lebih kencang, jadi bisa nyari ikan yang banyak. Jadi semua organisasi, KUD dan nelayan harus rukun dan optimis harus bisa dan mampu”, paparnya.

Selain itu, KKP juga akan membangun fasilatas pelabuhan melalui pemanfaatan dana CSR (Corporate Social Responsibility) dengan beberapa perbankan nasional seperti BRI dan BNI.

“BRI siap bangun 5 kayak koridor untuk 1000 meter, lebarnya 3 meter di pinggir dermaga”, ungkapnya.

Tujuan dibangunnya koridor ini untuk mengantisipasi antrian kapal yang lama di dermaga, terutama dalam kegiatan bongkar muatan kapal. Agar dapat menampung lebih dari 100 kapal secara bersamaan, diperlukan perluasan lahan untuk membangun koridor ini.

Artikel Terkait:   Daya Saing Industri Rotan Digenjot Lewat Cara Ini

KKP juga berencana akan membangun cold storage di 10 pulau seluruh Indonesia. Menurut Susi, hal ini akan mempermudah proses bagi nelayan dan industri perikanan dalam mengelola hasil tangkapan.

“Kita akan bangun di 10 pulau. Jadi ada cold storage, mesin es, supaya ada yang jual. Tapi tidak boleh jual di tengah laut. Nanti kami tangkap, kemudian kami tenggelamkan kapalnya”, tegasnya.

Sementara itu, Unit Pengolahan Ikan (UPI) tidak diperbolehkan langsung beli dari nelayan. Semua hasil tangkapan harus dibeli dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

“Ini yang benar. Supaya bisa ada KUD. Nelayan punya simpanan. Jadi saat paceklik bisa punya simpanan.” tegasnya.

Harapan Susi untuk tahun ini dapat menyejahterakan nelayan di berbagai wilayah dengan menghentikan kapal-kapal yang menggunakan cantrang. Terbukti dengan banyaknya penangkapan kapal asing yang mengeksploitasi sumber daya laut kita secara besar-besaran di wilayah Laut Arafuru dan Natuna, sumber daya laut saat ini menjadi berlimpah dan berdampak sangat positif terhadap keberlangsungan hidup nelayan Indonesia.

“Kami sangat mengapresiasi kebijakan Ibu Menteri. Banyak sekali perubahan yang ada, terutama dari hasil tangkapan,”  kata   Ahmad Muhaidi, salah satu nelayan yang hadir.

Susi juga berharap banyak nelayan yang beralih ke alat tangkap yang go blue seperti gillnet atau pun purse seine agar para nelayan mendapatkan lebih banyak hasil tangkapannya. (ray)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com