Pemilu dan Demokrasi Versi SBY

Rabu, 14 Juli 2010

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –  Tugas    sebuah negara demokrasi adalah menyelenggarakan  pemilihan umum (pemilu) untuk memilih  wakil rakyat dan kepala negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Meski pemenang pemilu di masa orde baru sudah bisa ditebak,  saat itu  terkenal jargon pemilu yang Luber (langsung umum bebas rahasia). Itu menandakan bahwa  sebuah rezim yang otoriter sekalipun ingin dicatat  oleh sejarah sebagai penyelenggara pemilu yang fair dan  bebas, sekalipun dalam prakteknya  banyak terjadi kecurangan.

Bagaimana di masa orde reformasi? Sejak reformasi tahun 1998,  Indonesia telah tiga kali menyelenggarakan pemilu, dan dua kali memilih presiden secara langsung. Meski  masih ada saja  protes   dari  mereka yang tidak puas atas penyelenggaraan pemilu, namun  segala protes itu bisa diselesaikan dengan baik oleh Mahkamah Konstitusi, dan tidak sampai menimbulkan  instabilitas politik dan keamanan.

Di mata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,   pemilu yang diselenggarakan di era reformasi  hakekatnya adalah home grown elections. Begitu pula  demokrasi yang dikembangkan,    bersentuhan dengan nilai-nilai lokal.

“Oleh karena itu, seraya menghormati nilai-nilai universal dari demokrasi, demokrasi yang tumbuh di Indonesia pun juga boleh dikatakan home grown democracy,” SBY menjelaskan dalam sambutannya pada peresmian pembukaan Konferensi Ke-7 Hakim Makhamah Konstitusi di Jakarta, Selasa (13/7).

SBY menegaskan, pemilu haruslah bebas dan jujur, sementara  penyelenggara pemilu juga harus fair.

“Penyeleggaraan pemilu juga harus fair, efektif dan berjalan secara tertib dan aman. Dengan demikian, apabila itu dapat diwujudkan, maka pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan juga proses pengambilan keputusan yang bersifat formal, formal decision making process, dapat dilaksanakan secara kredibel,” SBY menguraikan.

Menurut dia, kredibilitas pemilu secara universal ditandai dengan undang-undang pemilu yang mengatur hal-hal utama dalam penyelenggaraan pemilu. Seperti, pengaturan siapa yang berhak memilih, siapa yang berhak dipilih, apa peran partai politik, bagaimana pendanaan pemilu, termasuk public financing of elections, aturan kampanye pemilu, cara pemungutan suara dan penghitungan suara, sanksi atas pelanggaran dan kejahatan pemilu, serta penyelesaian sengketa pemilu.

“Dan tidak kalah pentingnya juga organisasi penyelenggara pemilu itu, ada yang sering disebut dengan Komisi Pemilihan Umum yang tentu diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara independen dan kompeten,” katanya.

Berkaitan dengan pemilu demokrasi dan rule of law, SBY yakin di setiap negara  ada permasalahan dan tantangan yang mesti dihadapi.

“Kalau boleh saya mengidentifikasi beberapa saja dari permasalahan dan tantangan pemilu itu, maka di antaranya masalah itu berkaitan dengan bagaimana sebuah pemilu dapat benar-benar diselenggarakan secara efektif, efisien, tertib dan lancar. Juga menyangkut keikutsertaan, serta partisipasi rakyat dalam pemilu,” tuturnya.

SBY menambahkan,   paling tidak ada 3 faktor penting yang benar-benar membuat sebuah pemilu sukses. Pertama adalah undang-undang pemilu yang baik. Kedua adalah komisi pemilu yang kredibel. Dan yang ketiga, partisipasi rakyat yang tinggi dan berkualitas.

Pemilu yang berkualitas,  SBY menjelaskan, pastilah menyumbang terwujudnya demokrasi yang berkualitas juga. Menurut dia,   demokrasi itu bukan tujuan akhir, dan dalam praktek kehidupan bernegara dan berpemerintahan, demokrasi tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa bekerja sendiri, ada pasangan-pasangan yang memungkinkan kehidupan bernegara, berpemerintahan, bermasayarakat di suatu negara berjalan dengan baik.

“Yang ingin saya sampaikan adalah, di samping demokrasi, pentingnya rule of law dan good governance,” SBY menegaskan.

Rule of law dari banyak sekali interpretasi, kata SBY,  sesungguhnya tiada lain adalah the supremacy of law, supremasi hukum. Rule of law bukan rule of mind, bukan rule of persons. Oleh karena itu, salah satu faktor yang penting berkaitan dengan demokrasi, rule of law dan pentingnya pemilu, sebuah undang-undang dan aturan hukum haruslah jelas atau clear.

“Sebuah undang- undang pemilu haruslah membuat pemilu bisa diselenggarakan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan kaidah rule of law, undang-undang itu, dan yang tidak kalah pentingnya juga memenuhi nilai-nilai demokrasi, yaitu freedom, equality, peoples participations and politics,” SBY menyimpulkan. (ra)

Leave a Comment

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com