Penggunaan Biodiesel Mampu Kurangi Impor BBM dan Anggaran

Rabu, 26 September 2018

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM-Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengatakan peningkatan penggunaan biodiesel mampu menekan impor bahan bakar minyak (BBM) dan dapat mengurangi anggaran belanja negara. Karena itu, tahapan pelaksanaannya harus segera dilakukan, termasuk pengujian biofuel dengan campuran lebih tinggi seperti B30 dan B50.

“Peningkatan konsumsi biodiesel nasional akan semakin menekan impor BBM sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan menghemat devisa,” kata Deputi Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material BPPT, Eniya L Dewi dalam acara Dialog Nasional Biofuel, di Jakarta, Selasa (25/9).

Eniya mengatakan pertumbuhan kebutuhan energi terus meningkat dengan rata-rata tujuh persen per tahun, namun kondisi itu belum diimbangi dengan pasokan energi yang cukup.

“Ketergantungan terhadap energi fosil khususnya minyak bumi masih tinggi sedangkan cadangannya semakin terbatas dan harganya sangat berfluktuasi,” tuturnya.

Dia menuturkan pemenuhan kebutuhan energi fosil khususnya BBM masih dipenuhi melalui impor.

“Produksi minyak bumi menurun, sementara konsumsi BBM meningkat. Hal ini yang menyebabkan impor BBM pun terus meningkat. Bahkan cenderung melemahkan nilai tukar rupiah,” ujarnya.

Dia mengatakan besarnya subsidi BBM selama ini telah berdampak negatif pada neraca perdagangan dan neraca pembayaran.

Nilai subsidi itu seharusnya bisa dialokasikan untuk pembiayaan agenda pembangunan lain seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Di sisi lain, Eniya menuturkan seiring peningkatan kebutuhan biodiesel nasional maka perlu dipikirkan pasokan metanol yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan tersebut.

Dia mendorong agar pabrik produksi methanol berkembang dalam negeri.

Lebih lanjut dia mengatakan implementasi B20 sejauh ini berhasil meskipun ada beberapa kendala dalam penanganan selama transportasi dan penyimpanan, sehingga diperlukan adanya suatu standar transportasi dan sistem penyimpanan yang dapat menjamin kualitas dan kontinuitas penyediaan dan penerapan B20.

Artikel Terkait:   Nunggak Pajak Rp 4,7 Miliar, RS Disandera di LP Kelas IIA Mataram

Untuk itu, menurut dia, di dalam implementasi standar tersebut diperlukan adanya suatu pendampingan teknis dari lembaga atau institusi yang berkompeten dan mendapatkan penugasan dari pemerintah.

Sesuai dengan peta jalan penerapan bahan bakar nabati (BBN) di Indonesia, maka tes penggunaan bahan bakar B30 sebaiknya segera dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BPPT, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Himpunan Industri Alat Berat Indonesia pada mesin kendaraan.

“Dan apabila hasilnya memenuhi persyaratan yang ditentukan maka sebaiknya segera diimplementasikan,” ujar Eniya.

Selain itu, dia mengatakan aplikasi bahan bakar B50 dan PPO50 bisa mulai digunakan pada mesin diesel medium speed ke bawah (PLTD) dengan memperhatikan viskositas yang setara dengan HSD.

Eniya menuturkan perlunya dipersiapkan kajian pajak untuk bahan bakar fosil dan energi terbarukan khususnya pada biofuel dan BBM.

Untuk jangka panjang, perlu dilakukan kajian mesin (“engine”) untuk penggunaan B0 sampai B100. Kemudian, upaya untuk pengembangan produksi bahan bakar hijau dari bahan baku sawit harus diakselerasi dengan memperhatikan skala ekonomis. (ki)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com