Perkuat Devisa Nasional, Mendag Terbitkan Aturan Wajib L/C untuk Empat Sektor Usaha

Senin, 24 September 2018

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM  –   Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri  Perdagangan No. 94 Tahun 2018 tentang Ketentuan penggunaan Letter of Credit (L/C) untuk  Ekspor Barang Tertentu. Permendag ini diundangkan pada 7 September 2018 dan akan berlaku  pada 7 Oktober 2018 mendatang.

“Penerbitan Permendag No. 94 Tahun 2018 ini merupakan salah satu upaya untuk memperkuat  cadangan devisa negara di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi global. Ada empat sektor   usaha yang diwajibkan menggunakan L/C, yaitu mineral, batu bara, kelapa sawit, minyak dan gas  bumi,” jelas Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Senin (24/9).

Kebijakan memperkuat cadangan devisa negara melalui L/C dengan penerbitan Permendag No. 94 Tahun 2018 ini merupakan amanat PP No 29 Tahun 2017, pasal 4, ayat (3) tentang Cara  Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor, dimana  Menteri Perdagangan diberi kewenangan mengatur cara pembayaran ekspor barang tertentu.

Dalam Permendag ini ditetapkan pokok-pokok pengaturan, yaitu kewajiban pembayaran ekspor  barang tertentu dengan L/C, kewajiban penggunaan bank devisa di dalam negeri atau lembaga  pembiayaan ekspor yang dibentuk Pemerintah, kewajiban pencantumkan cara pembayaran L/C  pada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), kewajiban penyampaian surat pernyataan bermaterai,
kewajiban verifikasi oleh surveyor, serta kewajiban penyampaian laporan realisasi ekspor yang dilengkapi dengan harga final L/C.

Selain itu, juga diatur terkait penentuan harga, yaitu harga yang tercantum dalam L/C paling rendah sama dengan harga ekspor dunia. Bila tidak ada, maka harga yang digunakan akan  ditetapkan oleh Pemerintah/negara tujuan ekspor.

Pengawasan pembayaran L/C ini akan dilakukan oleh Menteri Perdagangan bersama Menteri  Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan kementerian/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh  Menteri Perdagangan. Permendag ini juga mengatur penangguhan L/C.

Artikel Terkait:   Penerapan Industry 4.0 Buka Peluang Kerja Baru

“Bagi kontrak yang sudah disepakati sebelum  Permendag ini diterbitkan, maka dapat dilakukan penangguhan kontrak dengan ketentuan adanya  persetujuan dari Menteri Perdagangan,” jelas Mendag.

Adapun pengecualian kewajiban cara pembayaran ekspor barang tertentu dengan L/C berlaku  untuk barang contoh/sampel, barang penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan  promosi.
Bagi eksportir yang tidak memenuhi ketentuan cara pembayaran L/C, maka akan diberikan sanksi  “Sanksi dapat berupa teguran tertulis, pembekuan, sampai pencabutan izin,” imbuhnya.

Penerbitan Permendag No. 94 Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum  bagi setiap pemangku kepentingan, mendorong optimalisasi dan akurasi perolehan devisa hasil  ekspor, serta menjaga stabilitas harga ekspor barang tertentu. (rud)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com