Perlu Izin Prinsip dari BI untuk Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri

Kamis, 8 Juli 2010

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM  – Bank Indonesia (BI) menetapkan, bank hanya dapat melakukan  aktivitas keagenan  produk keuangan luar  negeri setelah   memperoleh  persetujuan prinsip   dari BI.

Untuk menjadi   agen instrumen  investasi asing efek, selain memenuhi persyaratan di atas,  bank harus memenuhi   persyaratan  sebagai agen instrumen  investasi  asing efek   sesuai ketentuan   yang ditetapkan  oleh otoritas  yang berwenang  di bidang pasar modal   di Indonesia.

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/9/PBI/2010, bank sentral melarang   bank  bertindak sebagai  sub agen dalam  melakukan aktivitas   keagenan produk keuangan luar negeri.

PBI yang berlaku 29 Juni 2010  menetapkan persyaratan  produk keuangan luar negeri  yang dapat diageni oleh  bank di Indonesia. Yakni,  telah terdaftar  dan/atau memenuhi ketentuan  dari otoritas  berwenang    di negara asal penerbit;  dan  telah dilaporkan   oleh bank kepada BI.

Selain persyaratan di atas,   produk  keuangan luar negeri  berupa instrumen  investasi asing  selain efek  yang dapat diageni  penjualannya  oleh bank harus  berupa structured  product  dan wajib memenuhi   persyaratan sebagai berikut. Pertama,   diterbitkan oleh  bank di luar negeri    yang memiliki  kantor cabang  di Indonesia.

Kedua,   dikaitkan dengan  variabel  dasar berupa   nilai tukar  dan/atau  suku bunga.

Ketiga,   bukan merupakan kombinasi  berbagai instrumen  dengan transaksi    derivatif  valuta asing  terhadap rupiah  dalam rangka  yield  enhancement  yang bersifat  spekulatif.

Selain memenuhi  berbagai persyaratan itu, produk keuangan luar negeri berupa instrumen  investasi asing  efek  yang dapat  diageni penjualannya   melalui bank di Indonesia  wajib telah terdaftar  dan memperoleh   ijin otoritas  yang berwenang   di bidang  pasar modal di  Indonesia.

Produk keuangan luar negeri  itu tidak termasuk dalam program penjaminan   pemerintah karena   bukan merupakan   simpanan pada bank.

Ditegaskan bahwa   penerbit produk  keuangan luar negeri  yang dapat dijadikan  mitra kerjasama  dengan bank dalam  aktivitas  keagenan  produk keuangan luar negeri   wajib  memenuhi  dua kriteria. Yakni,  terdaftar  dan memiliki ijin usaha  dari  otoritas  berwenang  di negara asal   tempat penerbit   berkedudukan;  dan  merupakan badan yang menjadi  objek  pengawasan  dari otoritas berwenang .

Dalam melakukan  aktivitas    keagenan produk  keuangan luar negeri, bank wajib  menetapkan  klasifikasi  nasabah  yang terdiri dari  nasabah nonretail  dan  nasabah retail.

Nasabah digolongkan sebagai nasabah  nonretail    bila nasabah   tersebut memiliki  pemahaman  terhadap karakteristik,  fitur dan  risiko  dari produk keuangan  luar negeri, dan  terdiri dari  perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti bank dan perusahaan efek;  perusahaan selain perusahaan  di bidang keuangan  yang pada awal   investasi  pada setiap produk  keuangan luar negeri; dan  nasabah perorangan  yang pada   saat awal   investasi   pada setiap  produk   keuangan luar negeri  memiliki portofolio  aset berupa   kas, giro,  tabungan, dan/atau  deposito,  paling kurang Rp 5 miliar atau ekuivalennya  dalam valuta asing.

Nasabah digolongkan    sebagai nasabah retail   bila nasabah tersebut   tidak memenuhi kriteria   sebagai nasabah  nonretail.

BI mewajibkan bank melakukan  pengkinian  terhadap klasifikasi  nasabah   bila  terdapat hal-hal  yang dapat mengakibatkan   klasifikasi  yang telah   ditetapkan  terhadap nasabah  dimaksud.

Bank sentral juga melarang  bank  menawarkan produk keuangan   luar negeri kepada  nasabah retail. Bank hanya dapat menawarkan   produk keuangan luar negeri   kepada nasabah  nonretail sepanjang tidak bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan   di bidang pasar modal, perbankan,   perasuransian dan dana pensiun yang berlaku.

Ditegaskan bahwa bank hanya dapat  menawarkan  produk keuangan   luar negeri berupa   instrumen investasi asing efek  kepada nasabah nonretail  sesuai ketentuan yang ditetapkan  oleh otoritas  yang   berwenang   di bidang  pasar modal  di Indonesia. (ra)

0 thoughts on “Perlu Izin Prinsip dari BI untuk Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri

  1. Pingback: make a website

Leave a Comment

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com