PNS Dilarang jadi Perantara untuk Keuntungan Pribadi

Senin, 5 Juli 2010

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Para pegawai negeri sipil (PNS) harus membaca Peraturan Pemerintah (PP) ini.
Terbongkarnya praktek makelar kasus dan adanya PNS yang punya rekening puluhan miliar rupiah membuat pemerintah prihatin. Untuk menegakkan disiplin PNS, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang DIsiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PP yang berlaku mulai 6 Juni 2010, pemerintah menetapkan 15 larangan untuk PNS. Antara lain, dilarang menyalahgunakan wewenang; dan menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang dengan menggunakan kewenangan orang lain.

PNS juga dilarang menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional; serta bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing.

Menyangkut politik, pemerintah melarang PNS memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye; menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

Keterlibatan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) juga dilarang. PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.

Masih berkaitan dengan Pilkada, mereka juga dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

PNS yang tidak menaati ketentuan menyangkut kewajiban dan larangan dalam PP tersebut dijatuhi hukuman disiplin, meliputi hukuman disipling ringan; hukuman disiplin sedang; dan hukuman disiplin berat.

Hukuman disiplin ringan terdiri dari teguran lisan; teguran tertulis; dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

Hukuman disiplin sedang meliputi penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun; penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun; dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

Sedangkan hukuman disiplin berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun; pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; pembebasan dari jabatan; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Akankah PNS mematuhi ketentuan dalam PP ini? (ra)

Leave a Comment

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com