Realisasi Penerimaan Pajak Capai 56,09%, PNBP 87,24%

Senin, 24 September 2018

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM  –  Hingga 31 Agustus 2018, realisasi penerimaan  yang berasal dari perpajakan mencapai Rp 907,54 triliun, atau 56,09% dari target  penerimaan pajak 2018. Terdiri dari penerimaan pajak Rp 799,46 triliun dan penerimaan cukai Rp 108,08 triliun.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  tercatat sebesar Rp240,29 triliun, dan penerimaan dari hibah sebesar Rp4,99 triliun, atau masing-masing mencapai  87,24 persen, dan 417,01 persen dari target penerimaan yang ditetapkan pada APBN 2018.

“Secara yoy, realisasi penerimaan pendapatan negara dari perpajakan dan PNBP tersebut hingga akhir Agustus 2018 masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 16,54 persen dan 24,30 persen,” bunyi keterangan resmi Kementerian Keuangan, Jumat (21/9).

 Berdasarkan pola pertumbuhannya, realisasi penerimaan pajak  tercatat tumbuh sebesar 16,52 persen (yoy). Namun, penerimaan pajak tercatat mampu tumbuh 18,59 persen (yoy) jika tidak memperhitungkan penerimaan tax amnesty pada tahun 2017.

Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran maupun jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) yang dibukukan.

Pada bulan Agustus terdapat 84.534 Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Final 0,5 persen, dimana sebelumnya pada periode April-Juli 2018 tidak melakukan pembayaran (baik PPh Pasal 25 maupun PPh Final 1 persen).  Peningkatan kepatuhan ini secara jangka panjang diharapkan akan menutupi penurunan nominal penerimaan yang diakibatkan oleh penurunan tarif pajak.

Komponen penerimaan dari PPh nonmigas tumbuh sebesar 15,74 persen secara yoy. Berdasarkan kontribusinya terhadap total penerimaan PPh nonmigas, komponen penerimaan terbesar berturut-turut adalah PPN Impor, PPh 22 Impor, PPh 25/29 Badan, dimana komponen penerimaan tersebut tercatat masing-masing tumbuh sebesar 27,43 persen (yoy), 25,62 persen (yoy), dan 23,34 persen (yoy).

Beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan penerimaan PPh nonmigas, antara lain pertumbuhan pajak-pajak atas impor, dimana pertumbuhan yang signifikan pada PPh Pasal 22 Impor dan PPN Impor lebih disebabkan oleh pengaruh depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM secara yoy mampu tumbuh mencapai 15,06 persen dengan faktor pendorong utamanya adalah pertumbuhan konsumsi dalam negeri dan kinerja impor. Pajak-pajak atas impor tumbuh signifikan, dimana PPh Pasal 22 Impor tumbuh 25,62 persen (naik dari 17,26 persen di tahun 2017), PPN Impor tumbuh 27,43 persen (naik dari 19,81 persen) serta PPnBM Impor tumbuh 2,47 persen setelah di tahun 2017 mengalami pertumbuhan negatif (-6,55 persen).

Artikel Terkait:   Semua Pihak Harus Ikuti Prosedur Pajak yang Berlaku

Meskipun kinerja PPnBM DN di akhir Agustus 2018 masih mengalami pertumbuhan negatif (-4,44 persen), secara umum pajak atas impor tumbuh 26,45 persen, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2017 yang tumbuh 18,46 persen. Disamping itu, penerimaan PPh migas mampu tumbuh positif sebesar 19,18 persen secara yoy. Pertumbuhan penerimaan PPh migas ini ditopang oleh meningkatnya hargaIndonesian Crude Price.

Penerimaan kepabeanan dan cukai juga masih melanjutkan tren pertumbuhan sejak awal tahun 2018, yang merupakan pertumbuhan tertinggi sejak 2015. Capaian penerimaan cukai hingga akhir Agustus 2018 mampu tumbuh sebesar 14,89 persen (yoy), penerimaan bea masuk tumbuh mencapai 14,49 persen (yoy), dan pertumbuhan penerimaan bea keluar mencapai 94,67 persen (yoy), yang merupakan pertumbuhan tertinggi diantara komponen kepabeanan dan cukai. Faktor pendukung pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai antara lain aktivitas perdagangan internasional yang masih kondusif serta keberlanjutan kebijakan kepabeanan dan cukai melalui program Penertiban Impor Berisiko Tinggi dan Penertiban Cukai Berisiko Tinggi yang juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan penerimaan.

Sementara itu, realisasi PNBP sampai dengan akhir Agustus 2018 mencapai Rp240,29 triliun atau 87,24 persen dari target APBN 2018 sebesar Rp275,43 triliun. Capaian Realisasi PNBP ini mengalami pertumbuhan sebesar 24,30 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan Sumber Daya Alam karena masih berlanjutnya kenaikan harga komoditas minyak bumi dan batu bara sepanjang periode Januari-Agustus 2018.

Di sisi Belanja Negara, realisasi sampai dengan akhir Agustus 2018 mencapai Rp1.303,49 triliun atau sekitar 58,70 persen dari pagu APBN, meningkat 8,78 persen jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp802,17 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp501,32 triliun.

Artikel Terkait:   Nunggak Pajak Rp 1,66 Miliar, TUC Disandera di LP Salemba

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) selama bulan Agustus 2018 mencapai Rp74,92 triliun atau sekitar 8,84 persen dari pagu alokasi APBN 2018, menunjukkan bahwa Pemerintah ikut memberikan stimulus kepada perekonomian melalui kinerja belanja yang tidak kalah bagusnya.

Anggaran BPP dikelompokkan dalam dua bagian, yang terdiri atas  Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp441,83 triliun atau 52,14 persen dari pagu alokasi APBN 2018; dan   Belanja NonK/L sebesar Rp360,34 triliun atau 59,36 persen dari pagu alokasi APBN 2018. Realisasi belanja K/L tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja K/L pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan belanja K/L, antara lain kelanjutan kebijakan percepatan pelaksanaan kegiatan melalui lelang dini, terutama pada K/L yang memiliki belanja modal yang besar; kepatuhan dalam pengajuan tagihan ke kas negara sesuai norma waktu; perbaikan mekanisme penyaluran bantuan sosial melalui penyaluran nontunai dan menyediakan pusat layanan sebagai counterpart bagi K/L dalam konsultasi revisi anggaran; serta pelaksanaan beberapa agenda strategis seperti Pilkada serentak, pelaksanaan Asian Gamestahun 2018, serta pertemuan tahunan IMF dan World Bank di Bali.

Realisasi TKDD sampai dengan Agustus 2018 telah mencapai Rp501,33 triliun atau  65,43 persen dari pagu APBN 2018, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp465,07 triliun (65,85 persen) dan Dana Desa Rp36,25 triliun (60,41 persen). Realisasi penyaluran ini relatif stabil pada angka 65 persen jika dibandingkan dengan penyaluran TKDD pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp502,61 triliun (65,59 persen dari pagu alokasi). Secara umum, hal ini dipengaruhi oleh lebih rendahnya realisasi Dana Bagi Hasil dan Dana Insentif Daerah.

Selanjutnya, realisasi defisit APBN hingga Agustus 2018 mencapai Rp150,66 triliun atau sekitar 1,01 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dengan posisi keseimbangan primer mengalami surplus sebesar Rp11,61 triliun. Realisasi defisit tersebut lebih rendah dari realisasi defisit di periode tahun sebelumnya, baik secara nominal maupun persentase terhadap PDB.

Pendapatan negara tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yang diikuti perbaikan percepatan penyerapan anggaran belanja negara telah memengaruhi defisit anggaran yang terjaga dengan nilai terendah dalam lima tahun terakhir dalam periode yang sama.

Artikel Terkait:   Trafo Cawang Terbakar, PLN Jamin Tak Ada Pemadaman Bergilir

Sementara itu, keseimbangan primer berada pada titik positif dan merupakan pertama kali sejak tahun 2015 dalam periode yang sama.

Pembiayaan yang dilakukan Pemerintah hingga Agustus 2018 mencapai Rp265,64 triliun, terutama bersumber dari pembiayaan utang, yaitu sebesar Rp274,33 triliun, atau mencapai 68,72 persen dari APBN 2018. Realisasi pembiayaan utang tersebut terdiri dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp270,47 triliun atau mencapai 65,25 persen dari APBN 2018 dan pinjaman (neto) sebesar Rp3,86 triliun. Dengan jumlah utang per akhir Agustus 2018 sebesar Rp4.363,19 triliun, rasio utang Pemerintah per PDB menjadi 30,31 persen.

Kenaikan posisi utang ini dibandingkan bulan sebelumnya disebabkan oleh faktor eksternal, yakni pelemahan nilai mata uang rupiah terhadap dolar AS dan kenaikan yield SBN akibat kenaikan Fed Fund Rate (FFR). Selain faktor eksternal, kenaikan utang Pemerintah juga disebabkan oleh dijalankannya strategi front loading.

Strategi ini dilakukan Pemerintah dengan menarik pembiayaan sejak awal pada saat suku bunga di pasar masih rendah, sebelum kenaikan FFR yang direncanakan dilakukan beberapa kali pada tahun ini, sehingga beban utang dapat lebih minimal.

Pemerintah bersama-sama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan terus mewaspadai pergerakan nilai tukar Rupiah dan memperkuat fundamental ekonomi demi mengantisipasi sentimen negatif di pasar keuangan global yang mempengaruhi persepsi risiko investor tehadap kondisi negara berkembang (emerging market) dan memberikan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah.

Di tengah tekanan dari sisi global tersebut, lembaga pemeringkat Fitch memberikan reafirmasi rating BBB/Outlook Stabil untuk Indonesia dalam hal Long Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) pada awal September 2018.

“Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk membangun fundamental yang kuat bagi perekonomian Indonesia untuk dapat tetap bertahan (resilient) terhadap dampak beragam krisis ekonomi yang mungkin dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia serta senantiasa menjaga pengelolaan APBN yang sehat dan berkelanjutan, melakukan pengelolaan utang yang prudent dan terus mendorong upaya perbaikan kinerja penyerapan anggaran agar pelaksanaan APBN dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” demikian Kementerian Keuangan. (udy)

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com