Revisi Ketentuan tentang Pemotongan PPh yang Diterima Dana Pensiun

Senin, 23 Agustus 2010

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –  Terhitung   9 Agutus  2010, Dirjen Pajak memberlakukan  Peraturan Nomor PER-39/PJ/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 160/PJ/2005 tentang Tata Cara  Penerbitan  Surat Keterangan Bebas  Pemotongan PPh  atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta   Diskonto SBI yang Diterima  atau Diperoleh  Dana Pensiun yang Pendiriannya   Telah Disahkan oleh  Menteri Keuangan.

Dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-39/PJ/2010 dijelaskan bahwa   penghasilan berupa    bunga deposito  dan  tabungan serta  diskonto sertifikat Bank Indonesia (SBI)  yang diterima atau diperoleh  Dana Pensiuan yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan tidak dilakukan pemotongan  pajak penghasilan (PPh) , sepanjang dananya   diperoleh  dari sumber pendapatan  sebagaimana dimaksud  dalam pasal  29 UU Nomor 11 Tahun 1992  tentang Dana Pensiun.

Dipersamakan dengan  penghasilan berupa  bunga deposito  dan tabungan adalah   penghasilan berupa  imbalan atau penghasilan   sejenis lainnya  dengan nama dan dalam bentuk  apapun dari   deposito  dan tabungan.

Sementara  penghasilan berupa   diskonto SBI  dipersamakan  dengan penghasilan    berupa imbalan  atau penghasilan   sejenis lainnya  dengan nama dan dalam bentuk   apapun  dari SBI dan SBI Syariah.

Disebutkan bahwa  pengecualian   pemotongan PPh  diberikan berdasarkan  Surat Keterangan  Bebas (SKB)  Pemotongan  PPh  atas Bunga Deposito  dan Tabungan serta  Diskonto SBI  yang diterbitkan   oleh Kantor Pelayanan Pajak  tempat  Dana Pensiun  terdaftar sebagai wajib pajak.

Bunga  yang diterima atau diperoleh  Dana Pensiun harus dimasukkan  ke dalam   rekening Dana Pensiun   yang bersangkutan.

Jika Dana Pensiun  mengajukan permohonan  SKB    untuk pertama kali, permohonan  SKB Pemotongan PPh  atas Bunga Deposito  dan Tabungan serta  Diskonto SBI   harus diajukan paling  lambat 14  hari kerja sebelum  berlakunya SKB .

Permohonan itu   harus ditandatangani  oleh   Pengurus yang  berkompeten  dari Dana Pensiun  yang bersangkutan . Jika  ditandatangani oleh  selain pengurus  yang berkompeten  dari Dana Pensiun yang bersangkutan, harus dilengkapi  dengan Surat Kuasa Khusus yang dibubuhi materai cukup.

Artikel Terkait:   Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara Harus Mau Mendengar Kritik Masyarakat

Bila  Dana Pensiun melakukan penanaman modal  baru, memindahkan  penanaman modalnya  ke bank lain,   atau mengkonversi   jenis penanaman modalnya pada pertengahan  masa berlakunya SKB , Dana Pensiun tersebut  harus mengajukan   permohonan SKB   Pemotongan PPh  atas Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto SBI dengan ketentuan  berikut. Pertama, permohonan diajukan hanya untuk   penanaman modal baru , penanaman modal yang dipindahkan,  dan/atau penanaman modal  yang dikonversikan.

Kedua,   permohonan diajukan  dengan menggunakan  Formulir Permohonan SKB  Pemotongan PPh  beserta lampirannya.

Ketiga,  permohonan  diajukan paling lambat  14 hari kerja  setelah melakukan  penanaman modal  baru,  memindahkan  penanaman modalnya ke bank lain,   atau mengkonversi  jenis   penanaman modalnya.  (ra)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com