Rp 392,98 Triliun, Dana yang Ditransfer ke Daerah pada 2011

Jumat, 17 Desember 2010

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Anggaran transfer ke daerah  dalam APBN 2011 direncanakan sebesar Rp 392,98 triliun.  Terdiri dari dana   perimbangan Rp 334,324 triliun dan dana otonomi khusus dan penyesuaian Rp 58,656 triliun.

Dana perimbangan   meliputi  dana bagi hasil Rp 83,558 triliun, dana alokasi umum Rp 225,532 triliun dan dana alokasi khusus Rp 25,232 triliun.

Dana bagi hasil  (DBH)  mencakup  kurang bayar dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi,  pertambangan umum,  kehutanan,  perikanan,  dan panas bumi, serta  dana bagi hasil pajak  penghasilan,  pajak bumi dan bangunan,  dan bea  perolehan hak atas tanah dan   bangunan.

Diamanatkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011, bila pagu  atas perkiraan alokasi DBH  yang ditetapkan  dalam tahun anggaran 2011 tidak mencukupi  kebutuhan penyaluran atau realisasi melebihi pagu  dalam tahun anggaran 2011, pemerintah  menyalurkan alokasi DBH berdasarkan   realisasi penerimaan  sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika terdapat sisa realisasi penerimaan  yang belum dibagihasilkan  sebagai dampak  belum  teridentifikasinya  daerah penghasil, Menteri Keuangan menempatkan sisa  penerimaan dimaksud sebagai dana cadangan dalam  rekening pemerintah.

Dana cadangan itu dialokasikan   berdasarkan selisih pagu dalam  satu tahun  anggaran dengan  penyaluran DBH triwulan I sampai dengan triwulan IV tahun  anggaran 2011.

Sementara itu, dana  alokasi umum sebesar Rp 225,532 triliun, dialokasikan  dari 26% pendapatan dalam negeri (PDN) neto, yang dihitung  berdasarkan  penjumlahan  antara penerimaan perpajakan  dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan  kepada daerah; anggaran belanja yang sifatnya  diarahkan  berupa  belanja PNBP kementerian negara/lembaga; subsidi pajak; dan subsidi lainnya yang terdiri atas  subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 kg, subsidi pupuk,  subsidi pangan, dan subsidi benih yang dihitung berdasarkan  bobot/persentase tertentu.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2010 yang disahkan 19 November 2010 dijelaskan bahwa  petunjuk teknis pelaksanaan dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan harus  terlebih dahulu dikonsultasikan / mendapatkan persetujuan  Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan .

Untuk menjamin  efektivitas, efisiensi,  dan akuntabilitasnya, maka pelaksanaan DAK Pendidikan   harus menggunakan   metode pengadaan  barang dan jasa  yang mengacu  kepada mekanisme  sesuai dengan  peraturan  perundangan  dan  tidak dalam  bentuk  block grant /  hibah ke penerima manfaat   atau sekolah.  (ra)

0 thoughts on “Rp 392,98 Triliun, Dana yang Ditransfer ke Daerah pada 2011

Leave a Comment

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com