Rugikan Negara Rp 12,4 Miliar, Dua Wajib Pajak Dipidanakan

Jumat, 13 Februari 2015

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –  Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I telah selesai melakukan penyidikan terhadap dua Wajib Pajak yaitu PT. MPA dengan tersangka SA dan PT. NKC dengan tersangka NS dan RRB, sekaligus menyerahkan berkas dan tersangka ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Rabu (11/2).

Dua Wajib Pajak  yang merugikan negara Rp 12,4 miliar tersebut bergerak dalam bidang usaha yang berbeda dan dikenai pasal pidana perpajakan yang berbeda pula.

PT. MPA bergerak dalam usaha pertambangan, pengangkutan (transportasi) dan persewaan alat berat. Dalam tahun pajak 2008  –  2009, tersangka SA sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan dan SPT Masa PPN.

Selain itu, dia juga  melakukan pemungutan PPN tetapi tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut.

Atas kesengajaan tersebut, tersangka melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf  i Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Akibat perbuatannya, pendapatan Negara dirugikan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 5,7  miliar.

Sedangkan PT. NKC bergerak dalam usaha penyedia jasa tenaga kerja (outsourcing) dan jasa pelaksanaan event/kegiatan (event organizer). Dalam tahun pajak 2005  –  2010, tersangka NS sengaja tidak menyampaikan SPT Masa PPN. Disamping itu yang bersangkutan  menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar

Atas kesengajaan tersebut tersangka melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Akibat perbuatannya, pendapatan negara dirugikan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 6,7  miliar.

Proses penyidikan perkara ini merupakan hasil kerjasama antara Kanwil DJP Jawa Barat I dengan KORWAS PPNS Polda Jawa Barat dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat.

Artikel Terkait:   Pemerintah Lanjutkan Penugasan untuk Perum Perikanan Indonesia

“DJP senantiasa bekerjasama dan bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan law inforcement. Apa yang kita lakukan hari ini akan terus kita terapkan ke Wajib Pajak lain yang tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan,” kata Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Adjat Djatnika, Jumat (13/2).

Menurut Adjat,   prinsip self assessment memang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, namun DJP juga punya kewenangan untuk menguji kepatuhan tersebut.

“Silakan penuhi hak dan kewajiban perpajakan Saudara secara baik dan benar, karena itu diwajibkan oleh undang-undang,”  tegas Adjat.

Dia mengimbau masyarakat  untuk melaporkan Wajib Pajak yang melanggar peraturan perpajakan sehingga bisa   segera ditindak agar  menimbulkan efek jera yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara umum. (RAy)

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com