RUU TPPU, Kenapa Harus Takut?

Kamis, 26 Agustus 2010

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –  Nama RUU-nya, Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang. Kerap disingkat RUU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang).

Saat ini RUU tersebut tengah dibahas di DPR dan menjadi perbincangan hangat di kalangan  penggiat antikorupsi. Pasalnya,  ada empat   fraksi, PDI Perjuangan, Golkar,  Hanura, dan PPP yang menolak   pemberian kewenangan    kepada   Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK)   dalam menangani perkara  tindak pidana pencucian uang.

Tim Perumus RUU TPPU dituding  berupaya menganulir  penjelasan Pasal 70 Ayat (2). Mereka diduga  ingin memangkas   kewenangan  KPK   sebagai lembaga  dan penyidik  asal yang bisa menerima  laporan  hasil pemeriksaan  Pusat Pelaporan  dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Namanya juga isu, makin lama makin panas. Kini, yang berkembang bukan hanya   tudingan bahwa  keempat   fraksi itu prokoruptor, namun berkembang pula adanya  dugaan suap kepada oknum tertentu untuk mengamputasi kewenangan KPK  menangani pemberantasan pencucian uang.

Berdasarkan naskah akademiknya, RUU TPPU terdiri  dari  12 bab dan 108 pasal.  Masalah penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan dan pemeriksaan  di sidang pengadilan diatur di bab VIII. Pada pasal  70 disebutkan: “Penyelidikan,  penyidikan, penuntutan  dan pemeriksaan  di sidang  pengadilan  serta pelaksanaan   putusan yang telah  memperoleh  kekuatan hukum   tetap terhadap tindak pidana   sebagaimana  dimaksud dalam undang-undang ini,  dilakukan  berdasarkan ketentuan  dalam hukum acara pidana kecuali   ditentukan lain  dalam undang-undang ini”.

Ketentuan tentang  penyelidikan  diatur  di pasal 76. Di pasal tersebut    ditegaskan bahwa  penyelidik terdiri atas  penyelidik pada PPATK yang diangkat dan diberhentikan  oleh Kepala PPATK;  dan   penyelidik tindak pidana asal.

Sementara   ketentuan  mengenai penyidikan diatus di pasal  79.  Pasal itu  berbunyi: “Penyidikan  tindak pidana    pencucian uang dilakukan   oleh penyidik    tindak pidana   asal sesuai  denga ketentuan hukum  acara  yang berlaku kecuali   ditentukan lain oleh undang-undang ini”.

Artikel Terkait:   Dolar Naik, Pebisnis Handycraf Diuntungkan

Selanjutnya,  pasal 80 menyebutkan:  “Dalam hal    tindak pidana asal menemukan  indikasi adanya   tindak pidana pencucian uang, maka penyidik  tindak   pidana asal   menggabungkan  penyidikan  tindak pidana   pencucian uang tersebut dengan penyidikan  tindak pidana asal dan  memberitahukannya kepada PPATK.

RUU itu juga mengatur tentang perlindungan bagi  pelapor dan saksi, sebagaimana diatur di  bab IX. Selain itu, diatur pula   kerjasama  dalam pencegahan  dan pemberantasan  tindak pidana  pencucian uang,  yang diatur di bab X. (ra)

1 thought on “RUU TPPU, Kenapa Harus Takut?”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com