Siapa Takut pada Siapa?

Kamis, 10 Maret 2011

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Salah satu berkah reformasi adalah kebebasan pers. Dibanding masa orde baru yang otoriter,  saat ini pers tengah menikmati kebebasan setelah   puluhan tahun  dikontrol ketat.

Tak ada lagi  tabu untuk mengkritik penguasa. Tak ada pula  ancaman pembredelan.  Proses pendirian media pun dipermudah. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang dulu  teramat sakral  kini tak diperlukan lagi.

Saat ini   tiada hari tanpa kritik kepada pemerintah. Bahkan ada media tertentu yang  menulis judul berita dengan bombastis.  Semuanya  boleh, asal  bisa dipertanggungjawabkan, dan tak  mengandung fitnah. Kalaupun ada keberatan,  bisa mengajukan hak jawab, atau mengadu ke Dewan Pers.

Bukan hanya  level  gubernur dan menteri, presiden pun tak luput dari kritik. Untung saja kritik itu tak dibalas dengan pembungkaman.

Kritik-kritik tersebut tak luput  dari perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia menilai,  hubungan antara yang memiliki otoritas dengan pers itu adalah hubungan benci dan cinta (hate and love relation).

Menurut dia,   siapa yang lebih kuat, apakah pers atau yang memegang kekuasaan, siapa yang lebih powerful, tentu berbeda-beda di sebuah negara yang sangat otoritarian, dengan yang semi otoritarian,  dan  negara  demokratis.

“Dulu pers takut kepada penguasa. Saya tidak tahu barangkali sekarang penguasa takut kepada pers. Tetapi masalahnya apakah hubungan antara pers dengan kekuasaan itu dibangun atas dasar ketakutan, siapa takut kepada siapa? Tentu saja bukan itu power relation yang harus kita maknai dalam demokrasi yang tengah mekar di negeri ini,” SBY menjelaskan dalam sambutan pada acara Hari  Ulang Tahun Majalah Tempo ke-40, Rabu (9/3).

Menyinggung soal   kekuasaan,  SBY mengutip satu norma  tentang penggunaan kekuasaan.  Menurut dia,  ada tiga prinsip  kekuasaam. Pertama,   ada obligasi bagi pemegang kekuasaan  untuk menggunakan power-nya itu demi  kebaikan.

Artikel Terkait:   Lima Tantangan Buat Korps Kejaksaan

Kedua,  prinsip necessity. “Power itu digunakan tentu untuk sebuah keperluan, bukan asal-asalan, dan tidak untuk main-main,” katanya.

Ketiga, teori kepatutan atau proportionality.

“Konon, kata orang bijak, kalau kita semua, termasuk saya yang juga memiliki power, kekuasaan ini, memegang teguh tiga prinsip itu, konon hampir tidak ada konflik apa pun dalam diri kita, dalam menggunakan kekuasaan itu,” SBY mengungkapkan.

Dia mengaku bersyukur  selama  menjadi presiden   telah dilakukan empat kali  perubahan atas undang-undang dasar, yang membuat  kekuasaan presiden tidak sangat kuat.

“Insya Allah, bagi presiden siapa pun tidak akan tergoda untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan karena di samping kekuasaan itu sendiri sudah menjadi ramping, banyak yang dilucuti dalam era reformasi dengan tujuan yang baik untuk sebuah checks and balances,” katanya .

Dia menambahkan, kontrol terhadap kekuasan yang ada itu pun  tetap  diperlukan agar tidak ada  penyimpangan kekuasaaan (abuse of power).

“Kita tahu power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Tentu ini pesan bijak yang saya akan terus ingat dan semua presiden-presiden yang akan datang pun tentu akan ingat, dan hakekatnya juga siapa pun yang memegang kekuasaan,” SBY mengingatkan. (ra)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com