“Ada 5 strategi yang telah dilakukan Indonesia yakni, further engagement stakeholder UE terkait isu palm oil, mainstreamingsustainable palm oil Indonesia, strategi komunikasi dan diseminasi informasi palm oil, dan seminar palm oil yang difasilitasi oleh Vatikan. Secara garis besar yang saya jelaskan di hadapan parlemen UE adalah bahwa palm oil ini menyangkut mengenai masalah kesejahteraan di Indonesia. Menurut saya kita kurang agresif menjelaskan kepada mereka,” ucap  Menko Luhut di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/6/2018).M

Perihal operasional Bandara Kertajati untuk menjadi salah satu embarkasi calon jemaah haji tahun ini, Menko Luhut    menegaskan bahwa pemerintah telah mempersiapkan ini dengan sangat baik. Antara lain, lanjut Menko Luhut, pemerintah telah mempersiapkan berbagai infrastuktur utama dan penunjang dengat sangat mendetail, sebab menurut Menko Luhut, hal itu tidak lain adalah demi memudahkan para calon Jemaah haji yang akan beribadah di Tanah Suci.

“Mengenai Bandara Kertajati, untuk design Bandara Kertajati itu telah kita maintenance dengan benar, seluruh penerbangan dari situ adalah safety flight. Semua sudah kita persiapkan dengan sangat mendetail. Kami hanya ingin memberikan kenyamanan kepada para calon jemaah haji, karena mereka tidak perlu jauh-jauh lagi ke Soekarno-Hatta, semua fasilitas saya jamin sudah siap karena saya yang memimpin sejak awal rapat, jadi tidak ada yang tidak siap,” tegas Menko Luhut.

Artikel Terkait:   Ini Kiat BI Mendorong Akses UMKM ke Pasar Global

Selain itu, di bidang infrastruktur energi , pemerintah melalui koordinasi dari Kemenko Maritim telah memulai percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi berbasis teknologi lingkungan. Kemudian kemajuan kerjasama investasi Indonesia-Tiongkok, dengan total nilai investasi sebesar 59,081 juta dollar, pembangunan Pelabuhan Patimban yang akan menunjang industri di wilayah Jabodetabek, keberhasilan Indonesia yang menambah 2 Unesco Global Geopark (UGGp) dimana Indonesia masih punya 80 lokasi potensial untuk dijadikan UGGp, dan kemajuan penting dalam percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum dengan adanya Peraturan Presiden no 15 tahun 2018 tentang struktur satgas yang dipimpin Kemenko Maritim dan melibatkan Pemda, TNI-Polri, dan berbagai Tim Ahli.

“Saya kira kita harus jujur bahwa ekonomi kita tidak memburuk tetapi justru membaik, kita bicara data, memang masih ada kekurangan, kita juga belum bisa bilang Indonesia baik disana-sini, tetapi kita juga punya alat ukur yang kita gunakan, saya juga pernah tanya kepada World Bank (WB) dan pihak WB katakan mereka juga melihat perubahan yang sangat signifikan di Indonesia,” tutup Menko Luhut. (ray)