Jokowi Akui Hukum Masih Seperti Pisau, Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas

Selasa, 11 Oktober 2016 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –   Presiden Joko Widodo   mengakui  bahwa cita-cita sebagai negara hukum belum sepenuhnya terwujud dalam praktek penyelenggaraan negara maupun dalam realita kehidupan rakyat sehari-hari. “Hukum masih dirasa cenderung tajam dan runcing ke bawah dan tumpul ke atas,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada rapat terbatas yang membahas masalah Reformasi Hukum, … Read moreJokowi Akui Hukum Masih Seperti Pisau, Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas

Hukum Jadi Panglima di Era Reformasi

Jumat, 15 Agustus 2014 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Presiden Susilo Bambang udhoyono menegaskan, keadilan akan makin tegak dan kuat apabila supremasi hukum ditegakkan secara konsisten.  Jika  di masa lalu, politik pernah menjadi panglima, dan kemudian ekonomi menjadi panglima, maka dalam era reformasi, hukumlah yang dijadikan panglima. “Ini berarti tidak ada satupun warga negara Indonesia yang berada … Read moreHukum Jadi Panglima di Era Reformasi

Cuma Presiden SBY yang Memberikan Grasi kepada Gembong Narkoba

Selasa, 16 Oktober 2012 JAKARTA, MINDCOMMONLINE.COM—Dalam perjalanan bangsa Indonesia, baru kali ini presiden memberikan grasi kepada gembong narkoba. Itulah yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Tidak pernah ada presiden memberikan grasi terhadap soal narkoba kecuali Susilo Bambang Yudhoyono,” demikian diuungkapkan pakar hukum tata negara Prof Yusril Ihza Mahendra, di Jakarta, kemarin. Pemberian grasi, lanjut Yusril, … Read moreCuma Presiden SBY yang Memberikan Grasi kepada Gembong Narkoba

Dalam Demokratisasi, Syarat Teknis Cenderung Kurang Diperhatikan

Selasa, 18 Januari 2011 JAKARTA, MINDCOMMONLINE.COM—Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan, selama 12 tahun proses demokratisasi yang berjalan di Indonesia persyaratan teknis cenderung kurang diperhatikan. Demokrasi cenderung tidak mengutamakan kualitas, tapi lebih memilih kuantitas. “Sejak 1999 hingga beberapa waktu lalu, dengan mudah lulusan SLTP banyak yang terpilih menjadi anggota legislatif. Dalam pemilihan umum yang … Read moreDalam Demokratisasi, Syarat Teknis Cenderung Kurang Diperhatikan

Dirjen Imigrasi Akan Diganti

Selasa, 18 Januari 2011 JAKARTA, MINDCOMMONLINE.COM— Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyatakan, tak lama lagi akan mengganti Dirjen Imigrasi. Namun, penggantian itu tidak terkait langsung dengan kasus Gayus Halomoan Tambunan yang bias bisa melenggangkan pergi ke luar negeri. “Dirjen Imigrasi yang lama cukup bagus bekerjanya. Pergantian ini normal. Tapi, kami menginginkan ada penyegaran. Jangan … Read moreDirjen Imigrasi Akan Diganti

“Proyek” Prestisius Adnan Buyung Nasution

Rabu, 24 November 2010 JAKARTA, MINDCOMMONLINE.COM—Langkah pengacara Adnan Buyung Nasution bakal penuh ujian. Pasalnya, strategi yang diambilnya dalam membela Gayus Halomoan Tambunan berupaya untuk membongkar perkara yang bernuansakan rekayasa (konspiratif), yaitu menemukan “aktor intelektual”. Diharapkannya, ia dapat membebaskan klien atau setidaknya meringankan beban tanggung jawab kliennya. Dari niatnya itu, Buyung tidak hanya menerapkan standar seorang … Read more“Proyek” Prestisius Adnan Buyung Nasution

Deponir (Terakhir dari 4 Tulisan) Tepatkah Kebijakan PLT Jaksa Agung?

Selasa, 9 November 2010 JAKARTA, MINDCOMMONLINE.COM—Kebijakan PLT Jaksa Agung Darmono menjatuhkan deponir terhadap kasus dua pimpinan KPK tidak akan menyelesaikan masalah, tapi malah akan terus bersambung menjadi rangkaian masalah. Pasalnya, status tersangka tetap akan melekat pada diri Bibit-Chandra. Tapi kalau diselesaikan lewat proses peradilan, dimana jaksa bisa memberikan alasan kurang cukup bukti dan adanya putusan … Read moreDeponir (Terakhir dari 4 Tulisan) Tepatkah Kebijakan PLT Jaksa Agung?

Deponir (Ketiga dari 4 Tulisan) Penguatan atau Pelemahan KPK

Senin, 8 November 2010 JAKARTA, MINDCOMMONLINE.COM—Deponir merupakan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan Agung, tapi penggunaannya harus memenuhi persyaratan. Pendeponiran sebuah perkara memang merupakan kewenangan yang hanya milik Kejaksaan Agung yang diatur oleh Undang-undang. Tetapi, menurut Prof Dr Loebby Loeqman, perlu dipahami bahwa penggunaan kewenangan itu bersifat “opportunitas” yang mengandung makna kewenangan tersebut sangat istimewa dan terbatas … Read moreDeponir (Ketiga dari 4 Tulisan) Penguatan atau Pelemahan KPK

Deponir (Kedua dari 4 Tulisan) Dari Kontroversi ke Kontroversi

Jumat, 5 November 2010 JAKARTA, MINDCOMMONLINE.COM—Kasus Bibit-Chandra makin “meriah” menyusul Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pihak Kejaksaan Agung atas Putusan Banding Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri. Alasannya, Kejaksaan Agung tidak mempunyai “legal standing” untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Putusan MA itu memunculkan berbagai opini yang berkembang di masyarakat. Perhatian … Read moreDeponir (Kedua dari 4 Tulisan) Dari Kontroversi ke Kontroversi

Deponir (Pertama dari 4 Tulisan) Arah Reformasi Berubah?

Kamis, 4 Oktober 2010 JAKARTA, MINDCOMMONLINE.COM—Kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah (Bibit-Chandra), dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), makin tak berujung. Deponir yang diambil Kejaksaan Agung dikira akan menutup drama, tapi ternyata membuka babak ke babak berikutnya. Pada masa pemerintahan Soeharto, yang adakalanya disebut sebagai pemilik kuasa penuh atas negeri ini di zamannya … Read moreDeponir (Pertama dari 4 Tulisan) Arah Reformasi Berubah?

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com