Ini Beleid Pengenaan PPh Atas Harta Bersih yang Dianggap Sebagai Penghasilan

Rabu, 20 September 2017 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Presiden Joko Widodo   telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan. Beleid tersebut dikeluarkan guna  memberikan kepastian hukum dan kesederhanaan terkait pengenaan Pajak Penghasilan  (PPh) atas penghasilan tertentu berupa Harta … Read more

Tarif PPh Impor Barang Tertentu Naik Jadi 7,5%

Selasa, 10 Desember 2013 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Untuk merespon tekanan pada neraca perdagangan,  pemerintah     menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 impor, sebagai upaya untuk meredam impor barang-barang tertentu. Pokok kebijakan Peraturan Menteri Keuangan tersebut adalah, pertama,  menyesuaikan tarif pemungutan PPh 22 atas impor barang tertentu dari semula 2,5% menjadi 7,5%. … Read more

Pengusaha dengan Omzet Kurang dari Rp 4,8 Miliar / Tahun Bisa Bayar PPh Lewat ATM

Selasa, 19 November 2013 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –   Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberi  kemudahan kepada  pengusaha dengan peredaran bruto (omzet) tak  melebihi Rp 4,8     miliar setahun untuk membayar pajak penghasilan (PPh) 1%  melalui ATM  (anjungan tunai mandiri). “Siapa pengusaha tersebut? Mereka adalah Orang Pribadi atau Badan,” kata Kismantoro Petrus, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas … Read more

Rp 16,692 Triliun, Alokasi Definitif Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan 29

  Jumat, 4 Januari 2013 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –  Pemerintah  menetapkan, alokasi definitif dana bagi hasil pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri  (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 16,692 triliun. Perinciannya, dana bagi hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29  WPOPDN sebesar Rp 759,205 … Read more

Inilah Fasilitas PPh untuk Investor pada Usaha dan Daerah Tertentu

  Jumat, 28 September 2012 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –  Pemerintah memberikan  fasilitas pajak penghasilan   bagi wajib pajak  (WP) badan dalam negeri  berbentuk perseroan terbatas  dan koperasi yang melakukan    penanaman modal  pada bidang usaha tertentu, atau pada   daerah tertentu. Ada empat  fasilitas pajak penghasilan (PPh)  yang diberikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)  Nomor 144/PMK.011/2012 tanggal … Read more

Ditanggung Pemerintah, PPh atas Bunga SBN yang Terbit di Pasar Internasional

  Jumat, 28 September 2012 Jakarta,  MINDCOMMONLINE.COM –  Pemerintah memutuskan   menanggung pajak penghasilan (PPh)   yang terutang  atas bunga atau  imbalan Surat Berharga Negara (SBN)  yang diterbitkan   di pasar internasional  dan penghasilan pihak ketiga   atas jasa yang diberikan  kepada pemerintah  dalam penerbitan  SBN di pasar internasional. Kebijakan tersebut ditetapkan  dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.011/2012 … Read more

Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Dikenai PPh

  Rabu, 21 September 2011 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –  Pemerintah memutuskan  mengenakan pajak penghasilan (PPh) untuk kegiatan usaha perbankan syariah. Kebijakan yang  tertuang dalam  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136/PMK.03/2011  ditetapkan dalam rangka   melaksanakan ketentuan Pasal  4 PP Nomor 25 Tahun 2009 tentang  PPh  Kegiatan Usaha  Berbasis Syariah. PMK itu juga mengatur  penghasilan dengan nama dan  … Read more

Pemerintah Atur Pembayaran PPh Surplus BI

  Kamis, 11 Agustus 2011 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –  Pemerintah menetapkan   tata cara penghitungan dan pembayaran  pajak penghasilan (PPh)  atas surplus Bank Indonesia (BI), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100/PMK.03/2011. “Surplus BI  yang merupakan objek PPh  adalah surplus BI menurut  laporan keuangan  audit setelah  dilakukan penyesuaian  atau koreksi  fiskal sesuai  dengan UU PPh … Read more

Kekurangan Pembayaran PPh Akhir Tahun Pajak Jangan Dibayar di Muka

Selasa, 30 November 2010 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melarang pegawainya  meminta wajib pajak (WP) melakukan pembayaran di muka atas kekurangan  pembayaran  pajak penghasilan (PPh) akhir tahun pajak (PPh Pasal 29). Hal itu dimaksudkan untuk mewujudkan  transparansi  pembayaran pajak sesuai ketentuan yang  berlaku dan berpedoman   pada sistem self assessment. Dalam surat bernomor PENG-07/PJ.09/2010, … Read more

IFRC Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Senin, 4 Oktober 2010 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah memutuskan untuk memasukkan International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) sebagai organisasi internasional   yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan (PPh). Keputusan ini  tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.03/2010, yang merupakan revisi kedua PMK Nomor 215/PMK.03/2008. IFRC  tercatat sebagai organisasi internasional ke-64 yang … Read more

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com