Teroris Beraksi, BNPT jadi Pusat Pengendalian Krisis

Selasa, 24 Agustus 2010

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –  Pemerintah menetapkan, jika  terjadi tindak pidana  terorisme,  Badan Nasional Penanggulangan  Terorisme (BNPT)  menjadi  Pusat Pengendalian Krisis.

Dalam Peraturan Presiden  (Perpres)  Nomor 46 Tahun 2010 disebutkan bahwa Pusat Pengendalian Krisis itu berfungsi sebagai  fasilitas  bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan  dan langkah-langkah penanganan krisis  termasuk   pengerahan  sumber  daya dalam penanggulangan aksi terorisme.

BNPT adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian, yang berada  di bawah dan bertanggung  jawab kepada Presiden.

Badan tersebut  bertugas  menyusun kebijakan, strategi, dan program  nasional  di bidang  penanggulangan terorisme;  dan mengkoordinasikan instansi  pemerintah terkait  dalam pelaksanaan   dan melaksanakan  kebijakan di  bidang penanggulangan  terorisme.

Tugas lainnya  adalah melaksanakan   kebijakan  di bidang   penanggulangan   terorisme  dengan membentuk   satuan-satuan tugas  yang terdiri dari  unsur-unsur instansi   pemerintah terkait   sesuai   dengan tugas, fungsi , dan kewenangan masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT  dikoordinasikan  oleh   Menteri Koordinator Bidang  Politik, Hukum, dan Keamanan.

Perpres itu mewajibkan Kepala BNPT  melaporkan pelaksanaan  tugas dan  fungsinya   kepada Presiden   secara berkala   atau sewaktu-waktu  jika dipandang perlu.

Kepala BNPT   diangkat dan diberhentikan  oleh Presiden, dan  dapat dijabat  oleh bukan pegawai  negeri.

Kepala BNPT  yang dijabat  oleh bukan  pegawai negeri  diberikan hak keuangan, administrasi,  dan fasilitas lain setingkat  dengan jabatan eselon 1a.

Selain Kepala, organisasi  BNPT  terdiri  dari  Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pencegahan,  Perlindungan, dan Deradikalisasi; Deputi Bidang Penindakan  dan Pembinaan Kemampuan;  Deputi Bidang Kerjasama Internasional; dan Inspektorat.

Sekretaris Utama  dan Deputi diangkat  dan diberhentikan oleh Presiden  atas usul Kepala BNPT. Sementara jabatan lainnya seperti  Direktur, Kepala Biro, dan Inspektur  diangkat dan diberhentikan    oleh  Kepala BNPT.

Jabatan   struktural   dalam BNPT  merupakan jabtaan negeri yang diisi oleh   pegawai negeri sipil , Polri, dan TNI yang profesional   dan ahli sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan. (ra)

Artikel Terkait:   Menunggu SBY Sidak Angkutan Lebaran

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com