Utak-atik Reshuffle Saat Rakyat Antre Beli BBM

Rabu, 9  Maret 2011

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –   Kondisi  politik dam ekonomi  Indonesia belakangan ini menarik untuk dicermati. Bukan karena  sedang terjadi gejolak seperti yang dialami negara-negara di Timur Tengah. Namun    perbedaan perilaku para elit di pusat  dan rakyat  di tingkat bawah, itu yang menarik untuk dikaji.

Di Jakarta, para petinggi sedang sibuk mengutak-atik kemungkinan terjadinya reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II.  Informasi yang  beredar simpang siur.  Ada yang mewartakan  menteri-menteri dari Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan dicopot.

Namun ada pula  informasi  yang mengabarkan bahwa reshuffle hanya  untuk mencopot menteri dari PKS. Sedangkan menteri dari Golkar  aman, apalagi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie   sudah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan menegaskan bahwa Golkar tetap dalam koalisi. Sementara petinggi PKS belum ada yang bertemu SBY, sehingga nasibnya masih belum jelas.

Bila di pusat para petinggi  saling gertak dan ancam untuk mempertahankan posisinya,  di daerah  banyak rakyat yang mulai antre membeli BBM. Hal itu terjadi di beberapa daerah, antara lain  Kalimantan Barat dan Riau. Ini ironis  mengingat Riau adalah  daerah penghasil minyak, namun rakyatnya harus antre membeli BBM.

Pertanyaannya,  beranikah SBY me-reshuffle kabinet di saat   BBM mulai sulit didapat di daerah tertentu? Beranikah pemerintah memilih opsi  menaikkan harga BBM saat ini?

Keputusan menaikkan BBM bukanlah kebijakan  yang populer, dan bisa menjadi amunisi  lawan politik SBY untuk menghantam pemerintahannya. Keputusan tersebut memerlukan  persetujuan parlemen. Bila parlemen memberi lampu hijau, pemerintah tinggal menghadapi protes dari parlemen jalanan, yang akan bergerak dalam hitungan minggu.

Bisa dipahami bila  SBY  tetap merangkul Golkar dalam koalisi.  Sebagai  pemilik kursi terbanyak kedua di parlemen, kekuatan Golkar tak bisa  dianggap remeh.  Tentu pemerintah akan kelabakan bila  kekuatan  di parlemen berkurang bila menceraikan Golkar. Apalagi perjuangan ke depan akan makin berat untuk menjinakkan parlemen jika pemerintah harus menghadapi gejolak harga BBM dan harga pangan.

Artikel Terkait:   Menkeu: Bensin Premium Bakal Dihapus

Bagaimana dengan PKS? Menceraikan PKS  tanpa mendapat ganti  sepadan, atau bahkan lebih besar kekuatan politiknya,  tentu berisiko bagi pemerintah.   Skenario menggandeng PDI Perjuangan dan Gerindra nampaknya  tidaklah mulus.  Selagi masih dipimpin Megawati Soekarnoputri,  sulit bagi pemerintah menarik  PDI Perjuangan ke kabinet. Kalaupun ada elit partai itu yang mau ditarik ke  kabinet, tentu yang bersangkutan akan ditendang dari partai.

Sementara syarat yang diminta Gerindra untuk dua posisi  menteri, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Negara BUMN, belum tentu  disetujui SBY. Apalagi bila kebijakan nasionalisme ekonomi  yang diusung Gerindra  turut mewarnai kebijakan ekonomi  pemerintah ke depan, tentu akan bertabrakan  dengan  kebijakan ekonomi propasar yang dianut sejumlah petinggi seperti Wakil Presiden Boediono.

Walhasil,   SBY harus makin ekstra hati-hati bila ingin  melakukan reshuffle di saat negara diambang krisis energi dan pangan seperti sekarang. Mengamankan  APBN dari ancaman defisit besar-besaran tentu lebih diprioritaskan daripada  harus “kawin-cerai politik” dengan mitra koalisi.

Kalaupun harus me-reshuffle kabinet, agar tak kehilangan wibawa dan dianggap plin-plan,   jalan paling aman buat SBY adalh merotasi para pembantunya.  Bila  terjadi pergantian,  pemain lama diganti oleh pemain baru dari kubu yang sama. Jadi sifatnya adalah  penyegaran dengan muka baru yang berasal  dari kubu yang sama.

Tentu SBY sudah mendapat masukan yang cukup banyak tentang siapa saja pembantunya yang kinerjanya tidak memuaskan.   Agar  program pemerintah berjalan memuaskan di kemudian hari, tentu menteri-menteri yang tidak perform itu harus  dicopot.

Bila mereka datang dari kalangan professional,  penggantinya  juga harus seorang professional. Untuk yang berlatar belakang parpol,  carilah   pengganti dari  kubu yang sama, namun  yang kinerjanya  lebih ciamik.

Tentu keputusan akhir reshuffle ada di tangan SBY. Saat ini hanya Allah SWT dan SBY saja yang tahu jadi tidaknya reshuffle itu dilakukan. Tentu bukan lagi soal politik semata yang jadi pertimbangan. Namun masalah ekonomi termutakhir juga  perlu dikalkukasi. (ra)

Artikel Terkait:   Sejumlah Lembaga Penelitian Tolak GBHN Dihidupkan Kembali

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com