WP Luar Negeri Bisa Minta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Tak Terutang

Senin, 30 Agustus 2010

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah memberi kesempatan kepada wajib pajak luar negeri (WPLN), yang tidak   menjalankan kegiatan   atau usaha melalui  bentuk usaha  tetap di Indonesia,  untuk  dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan  pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Permohonan itu    harus diajukan oleh WPLN   melalui pemotong/pemungut pajak.

Pemotong/pemungut pajak   harus menyampaikan   permohonan WPLN  yang telah  memenuhi persyaratan  kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Dalam Peraturan Dirjen Pajak  Nomor PER-40/PJ/2010 dijelaskan bahwa  pajak yang  seharusnya tidak terutang   atas penghasilan  yang diterima atau  diperoleh WPLN meliputi beberapa hal. Antara lain,  pemotongan  atau pemungutan  pajak  atas penghasilan  yang bukan  objek pajak.

Dalam rangka  menyelesaikan  permohonan WPLN, Dirjen Pajak   melalui   Kepala KPP melakukan penelitian  atas permohonan  pengembalian kelebihan  pembayaran pajak yang seharusnya  tidak terutang.

Selain itu, DIrjen Pajak juga  bisa meminta keterangan  dari pemotong/pemungut pajak, WPLN, pejabat yang  berwenang di negara mitra persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B), dan/atau pihak lain.

Permohonan  pengembalian kelebihan  pembayaran pajak  yang seharusnya tidak terutang ditolak jika berdasarkan  hasil penelitian  terbukti  WPLN  merupakan subjek pajak  dalam negeri Indonesia; permohonan WPLN   tidak sesuai   dengan ruang lingkup P3B; dan   pajak yang dipotong  atau dipungut  belum disetor  oleh pemotong/pemungut pajak.

Sementara itu,  permohonan pengembalian kelebihan  pembayaran pajak yang seharusnya tidak   terutang terkait   dengan pelaksanaan  kesepakatan  dalam rangka Mutual Agreement Procedurs (MAP)  ditolak bila berdasarkan  penelitian  terbukti  pajak yang dipotong atau dipungut  belum  disetor  oleh pemotong/pemungut pajak.

Penolakan bisa juga  dilakukan jika   jumlah  kelebihan pembayaran pajak  yang seharusnya    tidak terutang   menurut  permohonan WPLN   lebih besar  daripada jumlah  kelebihan pembayaran pajak .

Dijelaskan pula bahwa  permohonan  WPLN  yang bukan berasal dari  negara/jurisdiksi  mitra P3B  Indonesia  ditolak jika  berdasarkan hasil penelitian  WPLN  merupakan  subjek  pajak dalam negeri Indonesia; dan pajak   yang dipotong atau dipungut belum disetor  oleh pemotong/pemungut  pajak.

Artikel Terkait:   Cuma 23% WP Orang Pribadi yang Laporkan SPT

Bila   terdapat pajak  yang dipotong  atau dipungut , namun belum disetor  oleh pemotong/pemungut pajak , Kepala KPP menagih pajak  yang terutang  kepada   pemotong/pemungut pajak  sesuai ketentuan yang  berlaku.

Jika  SPT Masa  belum dilaporkan oleh pemotong/pemungut pajak, Kepala KPP  harus menindaklanjutinya  sesuai ketentuan yang berlaku. (ra)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com