Yusril Melawan dan Melawan

Rabu, 14 Juli 2010

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM — Mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra yang menilai Jaksa Agung Hendarman Supandji tidak sah telah memunculkan perdebatan. Logika Yusril tersebut ini sama dengan logika “saat pengangkatan BJ Habibie sebagai presiden oleh Soeharto”, tidak sah, Sehingga seterusnya kebijakan yang dilakukan Habibie sebagai “presiden gadungan” juga tidak sah.

Tapi, sayangnya Yusril tidak konsisten, karena saat itu justru dia yang merancang proses yang “tidak sah” tersebut, tapi berulang kali menyatakan “mainstream guru besar hukum tata negara menyatakan bahwa itu berhentinya Soeharto dan dijadikannya Habibie sebagai presiden oleh Soeharto – bukan oleh MPR – sudah sah.

Kini, Yusril terus melakukan perlawanan atas pemanggilan Kejaksaan Agung.  Ia  beralasan pemanggilan dirinya tidak sah karena dilakukan atas perintah Jaksa Agung Hendarman Supandji yang dinilainya tidak sah menjabat. Meski begitu, Yusril tetap kooperatif dengan datang ke Gedung Bundar Kejagung, awal pekan ini,  untuk diperiksa sebagai tersangka dalam perkara korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) di Depkeh dan HAM.

Dengan kedatangannya ke Kejagung tersebut, ia menghormati lembaga kejaksaan. Walau begitu ia tetap mempersoalkan keabsahan jabatan Jaksa Agung. Oleh karena itu, ia meminta tidak ada tafsiran lain selain ia kooperatif.

Yusril mengaku, ia hanya menjawab enam dari 32 pertanyaan. Yang dijawab adalah nomor 1 hingga  6 yang berisikan mengenai data pribadi. Sedangkan  nomor 7 hingga 32 ia menolak menjawab karena menyangkut substansi perkara yang sedang disidik jaksa.

Gerak Yusril memang cukup gesit. Tanpa menunggu waktu berlama-lama, ia melakukan perlawanan lain. Ia melaporkan tiga pejabat Kejagung ke Mabes Polri. Sebagai saksi pelapor, ia meminta agar ketiga pejabat Kejagung dipanggil untuk diperiksa. Tiga pejabat itu yakni Direktur Penyidikan Arminsyah, Jaksa Muda Pidana Khusus M. Amari, dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Didik Darmanto. Ketiga pejabat Kejagung ini dinilai Yusril telah memberikan keterangan kepada media bahwa dirinya terindikasi kuat akan melarikan diri. Keterangan tersebut merupakan perbuatan tidak menyenangkan dan tidak sesuai fakta di lapangan, kata Yusril.

Seperti diberitakan, Yusril melaporkan Jaksa Agung Hendarman Supandji atas tuduhan penyalahgunaan wewenang. Menurut dia, posisi Hendarman sebagai Jaksa Agung tidak sah. Selain itu, ia juga melaporkan pihak kejaksaan dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik terkait peristiwa pelarangan dirinya meninggalkan Kejagung setelah menolak diperiksa.

Alasan Yusril menolak menjawab pertanyaan penyidik Kejagung lantaran saat ini sedang ditunggu hasil sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) perihal uji materi yang dimohonkan Yusril terkait Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pada hari ini (Rabu, 14/7), MK akan menggelar sidang uji materi permohonan Yusril. Menurut Yusril, dalam uji materi itu tak ada persoalan antara dia dan kejaksaan, tapi persoalannya dengan Presiden. Apabila Presiden tidak bisa hadir, dia bisa menunjuk Jaksa Agung atau Mensesneg Sudi Silalahi. Sebagai wasit yang memutuskan mengenai legalitas Jaksa Agung, Yusril menyerahkan kepada putusan MK.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Didiek Darmanto dan Direktur Penyidikan pada Bidang Tindak Pidana Khusus Arminsyah menyatakan, Yusril disangka melanggar Pasal 2, 3, 12 (e), dan 12 (f) UU Tindak Pidana Korupsi. Sejauh ini jaksa menilai Yusril kooperatif sehingga tidak perlu ditahan. Pada 1 Juli lalu, Yusril datang ke Kejagung, tetapi menolak diperiksa. Ia malah mempertanyakan legalitas Jaksa Agung.

Pengacara senior Adnan Buyung Nasution menyatakan keanehannya atas perlawanan yang diajukan Yusril. Menurut Nasution,kejaksaan adalah sebuah institusi penegak hukum yang sah. Institusi tersebut memiliki Undang-undang. Kejaksaan mempunyai hak untuk memeriksa, menahan, menangkap, seorang tersangka, meski pengangkatan pimpinannya bermasalah.

Kini, menurut Nasution, yang diperlukan dari Yusril adalah pertanggungjawabannya. Pasalnya, anak buahnya, antara lain, Romli Admasasmita, yang tersangkut perkara Sisminbakum, sudah dihukum. Pertanggungjawaban yang dimaksudkannya adalah pertanggungjawaban moral dan hukum atas kebijakan yang telah diambil Yusril. Apabila kebijakannya benar tidak perlu khawatir, dan kalau kebijakannya salah tentu dia bertanggung jawab, kata Nasution. (au)

Leave a Comment

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com