Rabu, 11 September 2019
Jakarta,
MINDCOMMONLINE.COM-Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) akan mengutamakan sektor swasta
dalam negeri untuk terlibat dalam skema pembiayaan pembangunan ibu kota negara.
“Kami pastikan swasta nasional kami dorong,” kata Deputi Bidang
Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Prawiradinata di Jakarta,
Selasa (10/9).
Ada banyak
investor luar negeri berminat namun pemerintah tidak akan mengkaji lebih dalam
lagi.
Menurut dia, skema pembiayaan swasta sudah banyak diterapkan untuk
infrastruktur di Indonesia seperti tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu)
dan pembangunan Bandara Kertajati.
Dalam presentasi Kementerian PPN/Bappenas dalam Kongres Perencanaan Dunia ke-55
di Hotel Borobudur, Jakarta, Rudy memaparkan tiga skema pembiayaan ibu kota
baru yakni APBN, kerja sama pemerintah dan swasta (KPBU atau PPP) serta swasta
dan BUMN.
Total anggaran pembangunan ibu kota pemerintahan di Kalimantan Timur
diperkirakan mencapai Rp 466 triliun.
Jumlah itu bersumber dari skema pertama yakni APBN sebesar Rp 89,4 triliun atau
19,2%.
Skema kedua yakni pembiayaan kerja sama pemerintah dan swasta sebesar Rp 253,4
triliun atau 54,4%.
Kerja sama ini di antaranya akan memanfaatkan aset pemerintah di Jakarta dan
ibu kota baru.
Selain itu, aliran dana pembiayaan proyek dengan sumber dana dari pinjaman
perbankan kepada investor atau konsorsium dengan jaminan dari PT Penjaminan
Infrastruktur Indonesia (PII).
Pemerintah akan menyediakan dukungan tunai pemerintah atau viability gap
funds (VGF).
Alternatif pembiayaan dalam skema PPP lainnya yakni pemerintah mengeluarkan
obligasi.
Sedangkan skema ketiga yakni pembiayaan dari sektor swasta dan BUMN sebesar Rp 123,2
triliun atau 26,4% melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk infrastruktur
jalan dan pembiayaan lainnya murni dari investasi swasta melalui pinjaman
perbankan dan pasar modal. (sr)