Selasa, 24 September 2019
Jakarta,
MINDCOMMONLINE.COM-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan
kebutuhan dana pembangunan infrastruktur pada 2020-2024 diperkirakan mencapai
Rp 6.421 triliun sesuai rencana pembangunan jangka menengah (RPJM).
“Jika dibandingkan belanja infrastruktur pemerintah tiap tahun sekitar Rp 400
triliun, mendekati mungkin Rp 500 triliun, maka sudah pasti Rp 6.421 triliun
tidak mungkin dibangun oleh pemerintah sendiri,” kata Sri Mulyani di
Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jakarta,
Senin (23/9).
Oleh karena itu, lanjut dia, skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
merupakan solusi untuk menjembatani pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur
itu.
Menurut
dia, infrastruktur merupakan salah satu indikator untuk menarik investasi
selain daya beli terjaga dan ekonomi yang stabil.
Selama lima tahun ini, kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, indeks
kompetitif dan kualitas infrastruktur Indonesia meningkat, melampaui Filipina
dan Vietnam karena pembangunan infrastruktur selama lima tahun ini sudah
digenjot.
Meski begitu, infrastruktur Tanah Air, lanjut dia, masih belum memadai
dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Kebutuhan infrastruktur yang akan terus digenjot itu di antaranya jalan raya,
air bersih, sanitasi, pelabuhan, telekomunikasi dan konektivitas lain.
Sri Mulyani mengapresiasi kementerian dan lembaga negara serta pemerintah
daerah yang berinisiatif membangun infrastruktur yang tidak selalu mengandalkan
APBD-APBN tetapi memanfaatkan skema KPBU.
Menteri Keuangan juga mendorong pemerintah daerah ikut memacu pertumbuhan
ekonomi agar bisa di atas lima persen di tengah pelemahan ekomomi dunia.
“Maka salah satu cara untuk meningkatkan pertahanan ekonomi dalam negeri,
kita harus memacu pertumbuhan sumber-sumber ekonomi,” katanya.
Selain, itu pemerintah juga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi investor
salah satunya dengan adanya penjaminan dalam proyek pembangunan infrastruktur.
Kementerian Keuangan memiliki BUMN yang membawa misi khusus yakni PT Penjaminan
Infrastruktur Indonesia (PII) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang
keberadaannya saling melengkapi antara penjaminan dan pembiayaan.
“Kalau mampu bangun berbagai macam proyek, melalui KPBU dengan instrumen
mulai pembiayaan dan penjaminan, di mana swasta merasa nyaman dan aman, maka
dengan sendirinya dana itu akan tertarik datang ke Indonesia, sehingga
kebutuhan Rp6.000 triliun bisa kita atasi,” ucapnya. (ki)