Kamis, 17 Oktober 2019
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah daerah terdampak, Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat dan Kota Ambon, masih melakukan penanganan darurat terhadap para korban gempa yang terjadi pada 26 September 2019 lalu. Data BPBD Provinsi Maluku per Rabu (16/10), pukul 18.00 WIT, mencatat total penyintas berjumlah 103.327 jiwa.
Jumlah penyintas tertinggi berada di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dengan angka 90.833 jiwa, sedangkan Kota Ambon 6.251 dan Seram Bagian Barat (SBB) 6.244. Gempa dengan magnitudo 6,5 dan berkedalaman 10 km menyebabkan 361 luka ringan dan 4 luka berat. Data terkini untuk korban meninggal dunia berjumlah 41 orang, dengan rincian Kabupaten Malteng 18 orang, Kota Ambon 12 dan SBB 11.
Gempa juga menyebabkan kerusakan di sektor pemukiman dan infrastruktur umum. Total rumah rusak mencapai 8.753 unit dengan kategori yang berbeda. Rincian rumah rusak di Kabupaten Malteng berjumlah 6.416 unit dengan rincian rusak berat (RB) 1.040 unit, rusak sedang (RS) 1.627 dan rusak ringan (RR) 3.749. Jumlah rumah rusak di Kota Ambon berjumlah 1.203 unit dengan rincian, RB 253 unit, RS 261 dan RR 689, sedangkan di SBB RB 298, RS 483 dan RR 353.
Terkait dengan penetapan status, Provinsi Maluku dan Kota Ambon telah menetapkan pada status transisi darurat ke pemulihan. Provinsi Maluku dan Kota Ambon menetapkan status tersebut yang berlaku selama 93 hari, terhitung dari 10 Oktober 2019 hingga 10 Januari 2020.
Sementara itu, Kabupaten Malteng menetapkan status tanggap darurat selama 21 hari dan berakhir pada Kamis (17/10), sedangkan SBB berakhir Rabu (16/10).
Penanganan darurat yang dilakukan bersinergi dengan berbagai pihak menyasar pada sektor kesehatan, logistik, pengungsian dan perlindungan, pendidikan, sarana-prasaran dan ekonomi. Posko di masing-masing wilayah terdampak melakukan pendistribusian logistik; pendistribusian dilakukan dengan berkoordinasi camat maupun kepala desa.
“Beberapa kendala masih ditemui selama penanganan darurat seperti penyediaan air bersih dan MCK di beberapa lokasi pengungsian. Namun demikian posko telah menjamin dengan penyaluran air bersih menggunakan mobil tanki air, penyediaan tandon, mobile toilet, portable toilet dan toilet darurat. Kendala lain, posko masih membutuhkan dukungan tenaga medis seperti dokter umum, dokter spesialis anak, dokter anestesi, ortopedi, perawat bedah dan tenaga psikososial,” ungkap Agus Wibowo, . Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB.
BNPB, lanjutnya, terus memonitor perkembangan penanganan darurat di Maluku dan tetap memberikan dukungan personel untuk pendampingan kepada pemerintah daerah setempat.
Sampai dengan 16 Oktober 2019, pukul 09.00 WIT, BMKG mencatat 1.576 gempa susulan pascagempa M 6,5. Dari sejumlah gempa susulan tersebut, 181 gempa yang dirasakan oleh warga. (rud)