Selasa, 22 Oktober 2019
Jakarta,
MINDCOMMONLINE.COM-Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Sutrisno Iwantono mengatakan tidak ada “bulan madu”
bagi menteri-menteri bidang ekonomi kabinet mendatang karena pemerintah perlu
segera mengambil kebijakan jangka pendek agar Indonesia mampu terhindar dari
krisis.
“Tidak ada ‘bulan madu’. Jika satu tahun Indonesia terpuruk, maka sulit
untuk bangkit,” kata Iwantono di Jakarta, Senin (21/10).
Iwantono mengatakan ekonomi Indonesia menghadapi persoalan yang cukup berat.
Ia mengatakan kondisi ekonomi global sedang kurang bagus dan Bank Dunia
menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 dari sebelumnya
5,1% menjadi 5%.
Saat ini, katanya, Indonesia juga menghadapi defisit neraca perdagangan.
Ia mengatakan langkah-langkah ekonomi satu tahun mendatang akan sangat
menentukan ekonomi selanjutnya.
Jika pemerintah mampu membuat langkah yang baik maka Indonesia akan terhindar
dari krisis. Namun sebaliknya, jika tidak maka akan terpuruk.
Iwantono meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak memilih menteri-menteri
bidang ekonomi yang harus belajar lagi.
“Namun, bukan berarti harus memilih menteri lama, tapi orang-orang yang
benar-benar sudah mengerti kondisi perekonomian Indonesia,” katanya.
Ia mengatakan, menteri-menteri dari milenial hendaknya tidak ditempatkan ke
bidang-bidang yang memerlukan langkah cepat dalam menghadapi persoalan ekonomi,
karena dikhawatirkan mereka harus belajar terlebih dahulu. “Padahal kita
memerlukan langkah cepat,” katanya.
Selain itu, Iwantono juga mengharapkan penggabungan atau pemisahan kementerian
harus dilakukan dengan hati-hati atau lebih baik jangan dilakukan terlebih
dahulu.
Jangan sampai, katanya, menteri justru memikirkan masalah-masalah administrasi
di kementeriannya akibat ada pemisahan atau penggabungan lembaga.
Mengenai langkah-langkah bidang ekonomi yang perlu dilakukan oleh kabinet
mendatang, Iwantono mengatakan, pertama perlu melonggarkan sektor moneter.
Kedua, dalam bidang fiskal, harus mampu menggerakkan perekonomian dan
meningkatkan daya beli masyarakat.
Ia mengharapkan pembangunan infrastruktur dilakukan di daerah yang benar-benar
memerlukan dan berdampak ekonomi.
Ketiga, memperbaiki kebijakan sektor riil seperti melonggarkan perizinan.
Kemudian memberikan kepastian hukum serta menekan korupsi. (ki)