Kamis, 24 Oktober 2019
Jakarta,
MINDCOMMONLINE.COM-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut
Binsar Pandjaitan mengaku diminta Presiden Jokowi untuk membereskan sejumlah
masalah di sektor energi yang ada di bawah koordinasi kementeriannya.
Masalah itu meliputi program B30, efisiensi di perusahaan migas dan listrik
negara hingga hilirisasi mineral.
“Pak Presiden minta, beliau betul-betul ingin semua berjalan, dia minta
‘petrochemical’, (proyek) TPPI, Pertamina, PLN, supaya dibantu,” katanya
di Jakarta, Rabu (23/10).
Luhut juga mengatakan Presiden Jokowi meminta realisasi program B20 dan B30.
Menurut dia, saat dirinya menjabat sebagai Plt Menteri ESDM 2016 silam, ia
telah mengeluarkan Peraturan Menteri soal B20 tapi tidak langsung dilaksanakan.
“Padahal, sekarang baru dilaksanakan dalam setahun efisiensinya dalam
penggunaan energi kita sudah hampir 25% pada September kemarin,” ujarnya.
Jika program serupa dilanjutkan menjadi program B30 pada 2020, Luhut
memperkirakan efisiensi impor migas bisa mencapai 50%.
Hal itu, menurut dia, tentu akan dapat membantu mengurangi beban defisit
transaksi berjalan karena tingginya impor migas.
“Saya jelaskan kepada Pak Presiden, kita mungkin bisa sampai ke 50% atau
lebih (efisiensi dari impor migas), kalau benar pelaksanaannya. Jadi sebenarnya
inefisiensi banyak di negeri kita ini. Dengan dibuat efisiensi tadi, karena
‘current account deficit’ yang diomongkan tahun lalu itu minus US$ 31 miliar,
itu sangat banyak berkurang,” terangnya.
Masalah lain yang juga diminta Presiden, lanjut Luhut, adalah hilirisasi
mineral yang saat ini tengah digalakkan pemerintah.
“Juga tadi hilirisasi. Itu banyak di kita sekarang. Saya minta kalian bisa
banyak berkarya di situ, bagaimana membuat negara kita ini lebih efektif,”
katanya kepada jajaran pegawainya.
Kemenko Kemaritiman mengkoordinasikan empat kementerian yakni Kementerian ESDM,
Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kelautan dan
Perikanan.
Namun, dengan perubahan nomenklatur pada Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, kementerian
itu berubah menjadi Kemenko Kemaritiman dan Investasi yang kemungkinan akan
mengkoordinasikan sekitar enam hingga tujuh kementerian di bawahnya.
Luhut sendiri mengaku baru akan menggelar rapat perdana dengan jajaran baru
kementerian di bawah koordinasinya pada Kamis (24/10) atau Jumat (25/10)
mendatang.
Meski demikian, belum ada kepastian kementerian mana saja selain empat
kementerian sebelumnya yang akan pindah koordinasi ke Kemenko Kemaritiman dan
Investasi.
“Nantilah (rapat koordinasinya). Biar mereka serah terima jabatan
dulu,” imbuhnya. (sr)