Senin, 4 November 2019
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM-Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengingatkan adanya kecenderungan aktivitas pengembangan jasa finansial akan semakin banyak dilakukan oleh berbagai lembaga nonbank.
“Di China saat ini, 30% jasa finansial diberikan oleh pihak perbankan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara Seminar Nasional Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) di Jakarta, Sabtu (2/11).
Menurut dia, hal tersebut juga terjadi di dalam negeri di mana banyak sekali kalangan milenial yang telah melakukan transaksi keuangan melalui digital platform melalui online atau daring.
Untuk itu, Gubernur BI dan dunia perbankan saat ini juga berupaya memperbesar pembiayaan dari sumber perekonomian baru seperti untuk memudahkan perizinan dalam rangka meningkatkan daya saing untuk mendapatkan inovasi baik dari dalam maupun luar negeri.
Perry Warjiyo juga menginginkan perkembangan ekonomi digital diarahkan untuk inklusi keuangan dan inklusi ekonomi nasional.
“Bagaimana kita bisa membangun ekonomi digital untuk pemberdayaan masyarakat seperti sektor UMKM, pertanian, serta kelautan dan perikanan, sehingga bisa menjadi tulang punggung baru perekonomian Indonesia,” ucapnya.
Pada intinya, ujar dia, cara untuk tetap relevan dalam perkembangan ekonomi digitalisasi saat ini adalah bagaimana dapat melakukan transformasi yang adaptif serta responsif dalam mengelola berbagai aspek tantangan yang ada.
Sebelumnya, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menyatakan, pemerintah di bawah arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menyadari betul akan adanya ancaman dari perkembangan ekonomi global yang kian tidak menentu.
Oleh sebab itu, ujar dia, APBN 2020 disusun dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal. Hal ini menjadi sebuah langkah strategis yang ditempuh pemerintah untuk melanjutkan reformasi struktur perekonomian nasional yang berorientasi pada inovasi dan pemberdayaan SDM berdaya saing global.
Presiden Jokowi, lanjut Pingkan, juga telah menekankan bahwa Indonesia harus mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tengah dihadapi oleh bonus penduduk usia angkatan kerja.
“Presiden
juga mengingatkan jangan ada pihak yang alergi terhadap investasi. Semua
hal menghambat investasi semuanya harus dipangkas, termasuk hal-hal terkait
perizinan dan pungutan liar,” katanya.
Ia juga mengemukakan, dengan adanya anggaran yang memfokuskan pada peningkatan
kualitas SDM, pemerintah juga perlu terus berupaya untuk menarik investasi
industri padat karya sebanyak-banyaknya agar anggaran yang besar tersebut dapat
memberikan dampak riil bagi angkatan kerja Indonesia dan pertumbuhan ekonomi
nasional.
Sebelumnya Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida
mengatakan peningkatan inklusi keuangan dan perlindungan konsumen dapat
mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat dan menjawab masalah pembiayaan
kepada UMKM.
“Peningkatan keuangan inklusi dan perlindungan konsumen ini sangat
strategis untuk menurunkan kemiskinan, ketimpangan dan kesejahteraan, karena
dapat memperluas akses keuangan dan menjawab permasalahan pembiayaan kepada
UMKM,” kata Nurhaida dalam acara FinExpo 2019 di Jakarta, Sabtu (19/10).
Nurhaida menjelaskan inklusi keuangan ini dapat menawarkan kemudahan untuk mendapatkan
layanan jasa keuangan formal bagi masyarakat maupun pelaku usaha kecil yang
ingin memperluas usaha dan selama ini kesulitan memperoleh akses pembiayaan.
(ki)