Jumat, 8 November 2019
Jakarta ,
MINDCOMMONLINE.COM-Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani
memastikan adanya evaluasi internal terkait dugaan penyaluran dana desa kepada
desa fiktif .
“Lagi diminta Ibu (Menteri Keuangan), ditinjau ulang ke Dirjen Perimbangan
Keuangan,” ujar Askolani di Jakarta, Kamis (7/11).
Askolani mengatakan hasil dari evaluasi Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan tersebut akan menjadi upaya perbaikan dari penyaluran dana desa ke
depan. “Sudah ada, tapi mungkin mereka akan koordinasikan, untuk jadi
bahan kebijakan ke depan untuk perbaikan,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan akan mengejar siapapun pelaku atau
oknum hingga tertangkap terkait dugaan adanya desa fiktif yang dibentuk untuk
memperoleh kucuran dana desa.
Presiden setelah acara Peresmian Pembukaan Konstruksi Indonesia 2019 di JI Expo
Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11), mengatakan memang tidak mudah mengelola begitu
banyak desa di Indonesia. “Tapi tetap kita kejar agar yang namanya
desa-desa tadi yang diperkirakan, diduga itu fiktif ketemu, ketangkap,”
kata Presiden.
Ia mengatakan, Indonesia sebagai negara yang besar dengan 514 kabupaten/kota
dan 74.800 desa perlu manajemen untuk mengelola yang tidak mudah.
Menurut Presiden, perlu ada penelusuran terkait informasi adanya desa siluman
yang dimaksud.
“Manajemen mengelola desa sebanyak itu tidak mudah. Tetapi kalau informasi
benar ada desa siluman itu, misalnya dipakai plangnya saja, tapi desanya nggak
ada, bisa saja terjadi karena dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai
Pulau Rote sebuah pengelolaan yang tidak mudah,” katanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR
pada Senin (4/11) mengungkapkan adanya laporan banyak desa baru tak berpenduduk
yang dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun.
Keberadaan aliran uang dana desa yang rutin dikucurkan ini, menurut Sri
Mulyani, membuat pihak-pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan momentum
dengan membentuk desa baru. (ki)