Pengadaan Barang dan Jasa Butuh Dukungan Infrastruktur Digital

Jumat, 8 November 2019

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM-Kalangan pelaku usaha menilai modernisasi ekosistem pengadaan barang/jasa di era teknologi saat ini memerlukan dukungan infrastruktur digital serta sumber daya manusia yang unggul.

Head of Business AXIQoe.com Budi Pramana Ginting di Jakarta, Kamis (7/11), mengatakan pada era digital sekarang, dinamika ekosistem pengadaan barang tak luput dari peran teknologi, terutama penetrasi internet yang semakin meluas hingga ke kota dan kabupaten.

“Dukungan infrastruktur digital dan sumber daya yang unggul tentunya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital yang transparan dan akuntabel,” ujarnya di sela Indonesia International Mega Procurement Exhibition & Conference (I-IMPEC) 2nd yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan pada 6 – 8 November 2019.

Indonesia International Mega Procurement Exhibition & Conference (I-IMPEC) merupakan ajang eksibisi pengadaan barang dan jasa terbesar di Indonesia.

Mengutip laporan e-Conomy SEA 2019 yang dirilis oleh Google dan Temasek Budi mengatakan, Indonesia diperkirakan akan menyumbang sekitar 40% dari pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara tahun ini dengan nilai mencapai US$ 40 miliar (sekitar Rp 565 triliun), meningkat empat kali lipat dibandingkan 2015.

Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi internet tercepat di Asia Tenggara, tambahnya, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mampu menembus US$ 130 miliar  (sekitar Rp 1,8 kuadriliun) pada 2025.

“Tingginya nilai ekonomi digital Indonesia tersebut akan menjadi pendorong bagi pelaku bisnis, khususnya AXIQoe.com, untuk terus berinovasi dan meningkatkan daya saingnya, termasuk di dalamnya mendukung modernisasi pengadaan serta melanjutkan komitmen menjadi akselerator ekosistem pengadaan yang bersih dan akuntabel,” katanya.

Sebelumnya Kepala LKPP Roni Dwi Susanto dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan 2019 di Jakarta, Rabu (06/11) mengatakan bahwa LKPP telah memetakan sejumlah tantangan dalam mentransformasikan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah ke depan.

Tantangan itu antara lain efektivitas proses dan pembenahan pasar pengadaan, pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia (SDM) yang efektif, dan sistem penyelesaian permasalahan pengadaan.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mendorong LKPP agar merangkul lebih banyak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan menjadikan produk-produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai prioritas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

LKPP diharapkan memudahkan prosedur UMKM untuk masuk katalog elektronik, tanpa harus mengurangi kualitas.

Budi menambahkan sejak 2016, pihaknya telah mendukung kebutuhan pengadaan di pemerintahan dengan menjadi penyedia kebutuhan tersebut melalui E-Katalog LKPP. (ki)

Leave a Comment