Rabu, 4 Desember 2019
Jakarta,
MINDCOMMONLINE.COM-Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman menilai peran pemerintah dalam
membangun dan membiayai proyek-proyek infrastruktur ke depannya akan semakin
kecil dan sebaliknya peran swasta diharapkan semakin besar.
“Di masa lalu, hampir semua program dan proyek infrastruktur ini
dikembangkan dan dibiayai pemerintah. Ke depan, peran pemerintah akan menjadi
kecil, pemerintah hanya akan menjadi fasilitator. Untuk proyek infrastruktur
lainnya kita ingin sektor swasta untuk masuk,” ujar Luky dalam diskusi Sustainable
Development of Investment Partnership (SDIP) ASEAN Hub 2019 dengan tema
“Mendorong Pendanaan Infrastruktur Berkelanjutan melalui Pasar Modal dan
Pertumbuhan Asuransi” di Jakarta, Selasa (3/12).
Menurut Luky, saat ini pemerintah masih menjadi pemain utama dalam menyediakan
infrastruktur dan peran pemerintah sangat dominan.
“Pertanyaannya bagaimana kita menstruktur proyek infrastruktur ini agar
investor swasta dan asing masuk? Kerja sama seperti apa, skema seperti apa
untuk menarik investor swasta, termasuk perusahaan asuransi dan dana pensiun.
Mereka punya preferesi masing-masing,” kata Luky.
Kementerian Keuangan sendiri terus mempersiapkan regulasi yang mendukung dan
juga insentif untuk menarik minat swasta seperti tax holiday.
Luky menekankan dalam empat tahun ke depan pembangunan infrastruktur akan tetap
menjadi prioritas pemerintah.
“Pemerintah menggunakan APBN all out. Di sisi lain kami mendengar
kepada anda apa yang dibutuhkan asuransi dan Dapen (Dana Pensiun). Saya enggak
tahu, apakah mereka punya preferesi sendiri. Memang tidak semua bisa kita
penuhi, tapi kalau memungkinkan kenapa tidak,” ujar Luky.
Sementara itu Ketua Agenda Regional – Asia Pacific dan Anggota Dewan Eksekutif
World Economic Forum Justin Wood menuturkan secara ekonomi Indonesia punya
banyak hal untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunannya.
“Sebanyak 250 juta penduduk adalah pasar yang sangat besar. Agar semua
potensi ini terwujud butuh investasi besar di infrastruktur fisik dan lunak.
Saya rasa investasi yang dibutuhkan tidak bisa datang dari pemerintah saja,
diperlukan sumber modal swasta,” ujar Justin Wood.
Menurut Justin Wood, Sustainable Development Investment Partnership (SDIP)
dapat berperan di sini. SDIP terdiri dari lebih dari 40 entitas publik, swasta,
dan filantropis, yang diselenggarakan oleh World Economic Forum (WEF) dan
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
SDIP ASEAN Hub merupakan platform netral yang mendorong kolaborasi sektor
publik dan swasta untuk mengatasi tantangan pembiayaan regional dan
meningkatkan skala investasi berkelanjutan di ASEAN melalui mekanisme
pembiayaan inovatif, keterlibatan kebijakan yang konstruktif, serta berbagi
pengetahuan dan praktik baik.
“Jika investasi dimobilisasi, efeknya akan besar. Pada saat ini Indonesia
ekonominya menarik,” kata Justin Wood. (ki)