KKP Gaet BRI Dorong Penyaluran KUR Untuk Pembudidaya, Nelayan, dan Pengolah Hasil Perikanan

Rabu, 4 Desember 2019

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menerima audiensi Wakil Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Catur Budi Harto beserta jajarannya di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (2/12).

Turut mendampingi Sekretaris Jenderal Nilanto Perbowo, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar, serta Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) yang merangkap sebagai Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Agus Suherman.

Dalam kesempatan ini, Wakil Dirut BRI Catur dan Menteri Edhy saling bertukar informasi terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk nelayan, pembudidaya, dan pengolah hasil perikanan. Menteri Edhy menyebut, banyak hal yang harus didorong dalam sektor kelautan dan perikanan saat ini. Meskipun begitu, ia menyampaikan bahwa sektor budidaya akan menjadi fokus KKP dalam 5 tahun ke depan.

“Kami akan fokus di budidaya karena lapangan pekerjaan banyak terserap di sini. Banyak peluang yang dapat dikembangkan,” ujarnya, dikutip laman KKP.

Hal ini misalnya tergambar dalam bidang pembesaran udang. “Contohnya kemarin kita lihat di Barru, Sulawesi Selatan, itu tambak intensif bisa menghasilkan 150 ton dari 1 hektar wilayah saja. Padahal, rata-rata hasil produksi internasional itu 120-130 ton/hektar,” jelasnya.

Meskipun begitu, Menteri Edhy menjelaskan bahwa rata-rata tambak rakyat baru dapat menghasilkan 1 ton hasil produksi dalam luas wilayah yang sama. Untuk itu, ia mendorong BRI untuk mendukung intensifikasi tambak rakyat agar dapat memproduksi hasil dengan volume yang lebih besar. Dengan begitu, kesejahteraan pembudidaya pun akan meningkat. Di sisi lain, negara juga dapat memaksmilkan pemasukan devisanya.

“Tambak yang diperuntukkan untuk udang kita itu baru sekitar 300 ribu hektar dan tidak semuanya intensif. Presiden mengarahkan supaya dari udang saja kita bisa naikan ekspor hingga 250% pada tahun 2024. Di samping udang, berbagai komoditas lain di subsektor budidaya juga sangat menjanjikan. Inilah yang kita harap BRI bisa dukung,” tuturnya.

Menteri Edhy menjamin bahwa pasar produk kelautan dan perikanan memiliki potensi yang besar. Bahkan, Tiongkok telah menawarkan negaranya untuk menjadi pasar tujuan ekspor ikan Indonesia. Selain itu, ia mengatakan bahwa pembudidaya udang skala kecil sudah terjamin melalui asuransi dari Jasindo. Begitu pula dengan pembudidaya udang skala besar yang sudah disediakan dengan asuransi komersial untuk menjaga kelangsungan produksinya. Terkait regulasi, Menteri Edhy menekankan bahwa Pemerintah terus berupaya untuk menyederhanakan regulasi guna mendorong pertumbuhan sektor ekonomi.

“Masalah izin, sesuai dengan arahan Presiden untuk menyederhanakannya, kami sedang terus berupaya mengarah ke sana. Kalau bisa 1 hari izin itu selesai,” ucapnya.

Sementara itu dalam bidang perikanan tangkap, Menteri Edhy menawarkan agar BRI dapat menyalurkan kredit mikro pada kelompok nelayan yang membutuhkan. Tak hanya kredit, ia juga berharap agar BRI dapat mendorong penyediaan cold storage yang selama ini masih kurang ketersedianya karena keterbatasan modal.

Tak henti sampai di situ, Menteri Edhy mendorong agar BRI juga dapat menyalurkan KUR untuk keluarga nelayan misalnya dengan membangun warung makan. Dengan begitu, keluarga nelayan dapat mendapatkan nilai tambah dam penghasilan tambahan dari hasil tangkapan ikan yang dipanennya.

Dalam bidang ruang laut, Menteri Edhy menyebut bahwa KKP fokus untuk membangun kawasan wisata ke depannya. Salah satunya dengan membangun kampung nelayan di daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau. “Kampung nelayan identik dengan kondisi yang kumuh. Kita mau ubah ini. Kita ingin buat kampung nelayan ini jadi berdaya guna dan mengasilkan nilai tambah untuk mereka,” tuturnya.

“Kampung nelayan ini nantinya akan dibangun secara tematik. Ada yang untuk wisata, ekonomi, dan sebagainya. Jadi, kalau KUR bisa bantu, mungkin kita bisa temukan model-model bisnis yang disepakati bersama,” lanjut Menteri Edhy.

Menteri Edhy berharap agar BRI dapat memberikan keringanan KUR bagi para pembudidaya, nelayan, dan pengolah hasil perikanan. Ia menjelaskan bahwa selama ini KKP sendiri memiliki Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) sebagai badan penyalur modal secara internal. Meskipun begitu, badan ini semata berperan sebagai payung cadangan terhadap KUR.
“Ke depannya, kita akan dorong KUR menjadi fokus kami untuk diperbanyak sejalan dengan perintah Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan, dan Menko. Kami berharap hubungan komunikasi antara BRI dan KKP ini terus berjalan,” ucapnya.

Wakil Dirut BRI Catur menyambut positif berbagai penjelasan yang disampaikan oleh Menteri Edhy dan jajarannya. Ia mengatakan, sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi yang besar dan menarik. Selain itu, penyaluran kredit kecil dan mikro juga sejalan dengan misi yang dimiliki oleh BRI.

“BRI memang didesain khusus untuk menangani kredit kecil dan mikro karena kami memiliki jaringan cabang dan unit hampir 10.000. Kami juga terhubung dengan teras-teras yang bekerja sama dengan warung-warung itu ada hampir 400.000. Ini semua siap untuk bekerja sama dengan KKP,” jelasnya.

Catur mengatakan, tim BRI akan menindaklanjuti pertemuan ini minggu mendatang agar konsep bisnis penyaluran KUR dapat digarap dengan cepat guna mengoptimalkan pembangunan industri kelautan dan perikanan ke depan.

Senada dengan hal itu, dalam pertemuan secara terpisah dengan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Mina Utama yang berada di bawah naunga KKP, Menteri Edhy mendorong para anggota koperasi yang sebagian merupakan pensiunan pegawai KKP untuk mengembangkan usaha di bidang budidaya perikanan. Menurutnya, budidaya merupakan sektor yang menjanjikan untuk dikembangkan. Selain memiliki peluang profit yang baik untuk koperasi, budidaya juga akan mengisi kegiatan para pensiun.

“Budidaya kita banyak potensi. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP punya banyak lahan. Kenapa tidak dimanfaatkan? Ini bukan hanya mencari keuntungan, tapi juga bisa mengisi kegiatan Bapak/Ibu. Pada prinsipnya saya berikan peluang tapi semuanya kembali lagi ke Bapak/Ibu sekalian,” pungkasnya. (dya)

Leave a Comment