Kamis, 5 Desember 2019
Jakarta,
MINDCOMMONLINE.COM-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa
saat ini ketidakpastian global terjadi dengan pola dan frekuensi yang berbeda
karena sangat cepat berubah sehingga tidak dapat diprediksikan waktu
berakhirnya.
“Berbeda kali ini polanya, pattern-nya, dan frekuensinya sama sekali tidak
pasti. Hari ini yang kita percaya bisa begini dan proyeksinya seperti ini
ternyata berubah,” katanya di Jakarta, Kamis (5/12)
Menurut
dia, gejolak yang disebabkan perang dagang antara Amerika Serikat dengan China
membuat sebuah ketidakpastian ekonomi global yang biasanya bisa diestimasi oleh
para pakar dan pembuat kebijakan, namun sekarang tidak.
Tak hanya itu, kondisi politik yang tidak pasti karena Brexit Inggris juga
telah menyebabkan kondisi ekonomi dunia semakin tertekan.
“Kita berharap akan ada deal antara AS dan China namun tiba-tiba ada
perkembangan di Hong Kong katanya agreement sama China nanti saja seusai Pemilu
2020. Kita dihadapkan kepada situasi berharap, kecewa, berharap, kecewa,”
katanya.
Ia mengatakan ketidakpastian dengan pola seperti ini menyebabkan turunnya
kepercayaan diri dunia usaha sehingga semakin berdampak pada pertumbuhan
ekonomi dunia.
“Kalau dunia usaha ketidakpastian itu sudah biasa mereka menghadapi, bukan
sesuatu yang baru. Namun yang berbeda kali ini adalah semuanya serba tidak
pasti,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan laju
perekonomian dunia pada 2019 hanya tumbuh sebesar 3 persen atau turun dari
tahun sebelumnya yaitu 3,6 persen.
Menurut Sri Mulyani, jika ekonomi global tahun ini turun dari 3,6% pada 2018
menjadi 3% maka resesi akan semakin dekat sebab 0,6% sama dengan size ekonomi Afrika Selatan.
“Kalau ekonomi dunia sudah 3 persen itu sudah dekat dengan resesi. Biasanya
negara berkembang tumbuh lebih tinggi, sekarang sudah all across the board
berarti semua negara melemah,” katanya.
Ia pun menegaskan pemerintah Indonesia terus meningkatkan kewaspadaan terkait
hal tersebut dengan mendorong kebijakan fiskal melalui penggunaan APBN yang
efektif dan efisien.
Transformasi ekonomi juga akan diwujudkan melalui penyederhanaan birokrasi dan
aturan seperti penataan 72 UU terkait investasi dengan metode Omnibus Law
sehingga tercipta ekosistem yang nyaman bagi para investor.
“Bapak Presiden memprioritaskan bagaimana keruwetan yang disederhanakan,
reformasi birokrasi termasuk hilangkan berbagai halangan investasi,” ujarnya.
Berbagai kebijakan pemerintah itu dilakukan untuk menjadi stimulus dalam
menjaga perekonomian Indonesia serta mencapai program Kabinet Indonesia Maju
seperti peningkatan kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur.
“Ini yang terus kami lakukan, desain fiskal untuk dorong sektor lain. Kami akan
terus adjust kebijakan fiskal itu agar sesuai tantangan yang kami hadapi,”
tegasnya. (ki)