Kamis, 5 Desember 2019
Jakarta,
MINDCOMMONLINE.COM-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah
terus mendorong kebijakan fiskal melalui pemanfaatan APBN yang efektif dan
tepat sasaran sebagai langkah tepat untuk menghadapi adanya gejolak
perekonomian global.
“Kami di Kemenkeu menggunakan APBN sebagai instrumen fiskal dalam rangka
mengatasi ketidakpastian dan perlemahan yang berasal dari luar lingkungan
perekonomian Indonesia,” katanya di The Westin, Jakarta, Rabu (4/12).
Menurut dia, gejolak global yang disebabkan adanya perang dagang antara Amerika
Serikat dengan China tidak dapat ditebak ujungnya sebab terkadang satu pihak
telah mengumumkan akan menyudahi namun ternyata masih berlanjut.
“Kita sudah berharap akan ada deal antara AS dan China namun tiba-tiba ada
perkembangan di Hong Kong dan katanya agreement sama China nanti saja lah
seusai Pemilu 2020. Kita dihadapkan kepada situasi berharap, kecewa, berharap,
kecewa,” katanya.
Menurut dia, ketidakpastian global yang terus berlanjut akan memungkinkan
terjadinya resesi bahkan Dana Moneter Internasional (IMF) telah memperkirakan
ekonomi dunia hanya tumbuh 3% pada 2019.
“Kalau ekonomi dunia sudah 3 persen itu sudah dekat dengan resesi atau
sudah resesi. Biasanya negara berkembang tumbuh lebih tinggi, sekarang sudah
all across the board berarti semua negara melemah,” katanya.
Ia menyebutkan karena adanya ketidakpastian yang hadir dalam pola dan frekuensi
yang sangat cepat berubah itu membuat kepercayaan diri dunia usaha semakin
menurun sehingga turut berdampak pada perekonomian.
“Hari ini kita percaya proyeksinya begini, besok bisa berubah sama sekali.
Ini pemberat dari kemajuan ekonomi dunia,” ujarnya.
Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia pun berupaya membuat suatu ekosistem yang
dapat dipercaya oleh para dunia usaha yaitu melalui investasi dengan membenahi
72 UU dengan menggunakan metode omnibus law.
“Simplifikasi regulasi dan reformasi birokrasi. Presiden memprioritaskan
bagaimana keruwetan yang disederhanakan, reformasi birokrasi termasuk hilangkan
berbagai halangan investasi,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan penggunaan APBN secara efektif dapat mewujudkan
berbagai program pemerintahan Presiden Joko Widodo jilid II seperti peningkatan
kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur yang dinilai akan berdampak pada
pertumbuhan ekonomi berikutnya.
“Kita harus gunakan instrumen dari penerimaan, perpajakan dan non pajak,
belanja, serta pembiayan untuk menetralisir perlemahan dari transmisi global ke
dalam negeri. Jadi desain fiskal untuk menunjang prioritas itu,” katanya. (sr)