Selasa, 10 Desember 2019
Jakarta,
MINDCOMMONLINE.COM-Presiden Joko Widodo mendorong pemerintah daerah (Pemda) mempercepat akses keuangan masyarakat karena
tingkat literasi masih tergolong rendah, yakni 35% dan inklusi keuangan sebesar 75%.
“Kita ingin mengajak seluruh daerah agar bisa mendorong rakyat kita untuk
bisa akses ke keuangan, harus kita percepat,” kata Presiden Joko Widodo
ketika membuka Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan
silaturahmi nasional Bank Wakaf Mikro di Jakarta, Selasa (10/12).
Presiden RI mendorong percepatan akses keuangan masyarakat baik untuk akses
menabung dan kredit.
Untuk menabung, Kepala Negara mendorong agar anak-anak sejak dini dari SD, SMP
hingga SMA/SMK diedukasi menabung dan bisa mengakses ke perbankan.
Urusan menabung itu, lanjut dia, banyak berkaitan dengan tugas dari Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan.
“Masih kita memiliki ruang besar mendorong masyarakat agar bisa mengakses
ke keuangan yang kita miliki,” imbuh Presiden RI.
Sementara itu, untuk urusan kredit, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut
sudah ada program Bank Wakaf Mikro yang saat ini ada di 55 pondok pesantren dan
akan terus ditambah.
Kepala Negara mencermati hingga saat ini sudah terbentuk kelompok usaha yang
akan menjadi klaster untuk kemudian akan dipayungi menjadi semacam holding.
Dengan begitu, kata dia, usaha mikro dan kecil akan mudah mengakses market
place pemasaran nasional dan global.
Untuk UMKM, lanjut dia, juga ada PNM Mekar dengan plafon mencapai Rp 32 triliun
yang saat ini memiliki 5,9 juta nasabah dengan pengambilan kredit yang bisa
ditingkatkan hingga Rp 10 juta
“Ini juga sama, ekosistem sudah terbentuk tinggal kita ini membawa
bagaimana agar mereka bisa naik kelas, tapi memang ini memerlukan waktu,”
ucapnya.
Meski tergolong pembiayaan dengan nominal kecil, namun angka kredit macet masih
kecil di bawah satu persen.
“Artinya kecil-kecil ini justru memiliki kedisiplinan, kejujuran dan
memiliki itikad baik untuk mengembalikan,” ujarnya.
Pemerintah,
kata dia, menambah ruang untuk pembiayaan kecil seperti kredit usaha rakyat
(KUR) yang ditambah plafonnya menjadi Rp 190 triliun tahun 2020 dari Rp 140
triliun tahun 2019 hingga tahun 2024 plafon ditingkatkan menjadi Rp 325 triliun
untuk UMKM.
“Apa yang kita inginkan, daerah ikut mendorong, membantu masyarakat untuk
bisa mengakses itu, buatlah kelompok-kelompok usaha, carikan channel ke
perbankan, carikan KUR tapi dalam kelompok yang jumlahnya semakin besar semakin
baik, ini tugas daerah,” katanya.
Dalam rakornas tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank
Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh
Santoso.
Selain itu, juga dihadiri anggota DPR RI, gubernur dan kepala daerah
kabupaten/kota hingga pengurus Bank Wakaf Mikro. (ki)