Jumat, 20 Desember 2019
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Hingga akhir November 2019, pendapatan negara masih tumbuh 0,9% (yoy), seiring tekanan eksternal pada perekonomian domestik. Menjelang akhir tahun 2019 realisasi pendapatan negara dan hibah telah mencapai Rp1.677,11 triliun (77,46 persen dari target APBN 2019), atau turun 3,34 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi Pendapatan Negara terdiri dari realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.312,40 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp362,77 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp1,95 triliun. Penerimaan perpajakan dan PNBP sedikit mengalami kontraksi sebesar masing-masing 3,27 persen (yoy) dan 1,11 persen (yoy). Namun demikian, per 13 Desember 2019 Pendapatan Negara mampu tumbuh meningkat menjadi 1,6% (yoy) karena perbaikan kondisi sektor riil dan pengendalian restitusi yang efektif.
Meskipun pertumbuhan sempat tertekan di Triwulan III, pertumbuhan penerimaan pajak mengalami rebound dengan kembali meningkat di bulan Oktober dan November. Kinerja penerimaan pajak masih ditopang utamanya oleh penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) terutama PPh 21, PPh Orang Pribadi (OP), PPh Badan, dan PPh Final. PPh 21 dan PPh OP tumbuh double digit, masing-masing 10,6% (yoy) dan 16,6% (yoy), sedangkan PPh Badan dan PPh Final tumbuh positif, masing-masing 1,2% (yoy) dan 6,7% (yoy).
Secara sektoral, realisasi penerimaan pajak didorong oleh kinerja sektor usaha perdagangan, jasa keuangan dan asuransi, serta transportasi dan pergudangan. Sektor perdagangan hingga akhir November 2019 mampu tumbuh 2,2% (yoy), sejalan dengan pertumbuhan sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 6,9% (yoy) dan sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh double digit sebesar 16,3% (yoy).
Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai tumbuh positif sebesar 6,90 persen (yoy) mencapai Rp176,23 triliun atau 84,39 persen dari target APBN 2019. Pertumbuhan Kepabeanan dan Cukai utamanya berasal dari pertumbuhan Cukai Hasil Tembakau (CHT), cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Cukai Lainnya yang mampu tumbuh double digit masing-masing 13,03% (yoy), 15,49% (yoy), dan 25,68% (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh efek tidak adanya kebijakan kenaikan tarif CHT di tahun 2019, efek pergeseran pelunasan pita cukai, dan adanya kenaikan tarif cukai MMEA.
Selanjutnya, komponen penerimaan Bea Masuk (BM) telah mencapai 86,35 persen dari target APBN 2019. Penerimaan BM secara kumulatif masih tertekan akibat melambatnya perekonomian global yang menyebabkan penurunan devisa bayar impor Indonesia, serta mulai mengecilnya selisih peningkatan kurs. Di sisi lain komponen penerimaan Bea Keluar (BK), realisasinya telah mencapai 71,95 persen dari target APBN 2019. Penerimaan BK juga masih mengalami tekanan karena penurunan ekspor konsentrat tembaga, meskipun ekspor komoditas mineral lainnya yaitu nikel dan bauksit mengalami peningkatan.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir November 2019 mencapai Rp362,77 triliun atau sekitar 95,9 persen dari target APBN 2019. Realisasi PNBP pada komponen PNBP dari pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dan PNBP Lainnya membantu upaya tercapainya target PNBP 2019. Peningkatan PNBP dari Pendapatan Kekayaan Negara dipisahkan (KND) yang mencapai Rp76,65 triliun atau sekitar 168,1 persen dari target APBN 2019, sangat membantu peningkatan untuk mencapai target PNBP keseluruhan.
Sementara itu, Belanja Negara mampu tumbuh 5,3% (yoy), didukung peningkatan penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tumbuh 5,0% (yoy), di atas pertumbuhan 2018. Belanja negara masih menunjukkan kinerja yang baik dan tetap menjadi pendorong dalam memberikan stimulus terhadap perekonomian. Belanja Negara sampai akhir November 2019 realisasinya telah mencapai Rp2.046,0 triliun (83,1 persen dari pagu APBN), meningkat 1,8 persen (yoy) jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun 2018. Realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.293,2 triliun (79,1 persen dari pagu APBN) dan TKDD sebesar Rp752,8 triliun (91,1 persen dari pagu APBN).
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat bulan November 2019 meningkat 1,8 persen (yoy) jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya, utamanya dipengaruhi oleh realisasi Belanja Bantuan Sosial yang sudah mencapai Rp105,7 triliun atau meningkat sebesar 38,9 persen (yoy). Kenaikan ini menunjukkan komitmen nyata Pemerintah untuk senantiasa menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan dalam mencukupi kebutuhan hidup serta bagian dari upaya untuk mengurangi kesenjangan di Indonesia. Di sisi lain, realisasi TKDD sampai dengan akhir November 2019 mencapai Rp752,85 triliun atau 91,06 persen dari pagu APBN 2019, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp689,21 triliun (91,07 persen) dan Dana Desa Rp63,63 triliun (90,90 persen).
Selain capaian tersebut, realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga akhir November 2019 juga berhasil mewujudkan beberapa output strategis Kementerian/Lembaga, seperti: capaian pembangunan infrastruktur, antara lain berupa pembangunan jalan baru mencapai 254,5 km, rel kereta api sepanjang 240,41 km’sp, pembangunan jembatan sepanjang 12577.45 m, dan pembangunan jalan tol sepanjang 18,4 km.
Dari sisi pembangunan sumber daya manusia, di bidang pendidikan telah terealisasi output Beasiswa Afirmasi Dikti (ADIK) sebanyak 5.224 orang mahasiswa, tunjangan profesi dosen kepada 133.417 orang dosen, penyaluran Bidikmisi/KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah kepada 411 ribu mahasiswa, pemberian bantuan dalam rangka program Indonesia Pintar kepada 15,1 juta siswa, peningkatan sarana pendidikan dasar dan menengah sebanyak 13,7 ribu unit, Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS kepada 201,8 ribu orang, sertifikasi kepada 40,4 ribu orang, serta pendidikan kecakapan kerja kepada 57,6 ribu orang.
Sementara itu, dari segi pendidikan agama, output yang telah terealisasi adalah penyaluran KIP kepada 1,4 juta siswa, penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 8,4 juta siswa, penyaluran Bidik Misi kepada 27,1 ribu mahasiswa, dan TPG Non PNS kepada 219,6 ribu orang.
Pembangunan sumber daya manusia juga dilakukan di bidang kesehatan, dimana capaian outputnya terdiri atas 96,7 juta untuk Penerima Bantuan Iuran – Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), 146,2 ribu penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK) dan balita kekurangan, 701 layanan pengendalian penyakit Tuberculosis (TB), 16 paket penyediaan obat dan perbekalan kesehatan serta penugasan tenaga kesehatan sebanyak 4,146 orang. Adapun capaian untuk perlindungan sosial adalah program keluarga harapan mencapai 9,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dan bantuan pangan non tunai sebesar 15,3 juta KPM.
Di bidang Pertahanan Keamanan, terdapat peningkatan, pengadaan, penggantian alutsista apung KRI, KAL dan Ranpus/Rantis matra laut sebanyak 12 unit serta MKK sebanyak 55.000 unit. Untuk kepolisian/Polri terdapat perkembangan Almatsus sebanyak 79.529 unit serta Rumah Dinas personil sebanyak 53.334 unit/KK.
APBN yang menjalankan fungsinya sebagai penstabil perekonomian
Fungsi stabilisasi APBN untuk perekonomian Indonesia nyata terlaksana di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat adanya berbagai peristiwa dunia mulai dari tensi perdagangan hingga krisis Chile. Dalam menjalankan fungsi ini APBN bersifat countercyclical yang memberikan stimulus fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. “Sampai dengan tanggal 30 November 2019, defisit mencapai 2,29 persen per PDB, namun angka defisit anggaran telah turun menjadi 2,21 persen per 13 Desember 2019 yang disebabkan karena adanya kenaikan pertumbuhan penerimaan pajak serta optimalisasi belanja,” bunyi keterangan resmi Kementerian Keuangan, Kamis.
Lebih lanjut, Pemerintah pada bulan November lalu telah menerbitkan Green Sukuk Ritel yang merupakan pertama di dunia. Penerbitan tersebut, selain untuk menjaga kesinambungan fiskal juga sebagai salah satu komitmen Pemerintah dalam menjalankan proyek hijau yang mendukung lingkungan. “Hal tersebut membuktikan bahwa Pemerintah mengelola pembiayaan yang ditujukan untuk hal-hal yang produktif yang bersifat hijau dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi tekanan global,” demikian Kementerian Keuangan. (rud)