Penerimaan Kanwil DJP Suluttenggomalut 2019 Tembus 5 Besar Nasional

Jumat, 24 Januari 2020

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) berhasil mencapai penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp10,06 triliun atau 97,62% dari target Rp10,31 triliun dan mengalami pertumbuhan sebesar 18,32% dari capaian penerimaan tahun sebelumnya. “Berdasarkan realisasi tersebut Kanwil DJP Suluttenggomalut menempati posisi ke-5 dari 34 Kanwil DJP,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pajak, Senin. 

Terdapat 7 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di bawah wilayah Kanwil DJP Suluttenggomalut yang berhasil mencapai target penerimaan tahun 2019. 

Selain itu, pencapaian penerimaan KPP Pratama Manado tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 dengan pencapaian 92,88% atau sebesar Rp2,073 triliun dari target sebesar Rp2,232 triliun dengan pertumbuhan 10,75%.

Selanjutnya diikuti oleh KPP Pratama Gorontalo dengan penerimaan sebesar Rp762,71 miliar (87,82%), KPP Pratama Kotamobagu Rp514,20 miliar (87,15%), dan KPP Pratama Luwuk Rp302,67 miliar (62,97%).

Capaian penerimaan untuk wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang berasal dari KPP Pratama Manado, KPP Pratama Bitung, KPP Pratama Kotamobagu, dan KPP Pratama Tahuna adalah sebesar Rp3,754 triliun dari target Rp3,921 triliun yang ditunjang oleh sektor dominan seperti Perdagangan, Administrasi Pemerintahan, Jasa Keuangan, Konstruksi, dan Industri Pengolahan.

Kepala Kantor Wilayah DJP Suluttenggomalut, Tri Bowo menyampaikan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Pada tahun 2020 Kanwil DJP Suluttenggomalut juga akan senantiasa memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak. Salah satu bentuk komitmen kami untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan membangun Kanwil DJP Suluttenggomalut menjadi kantor berzona integritas melalui 6 area perubahan yang meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Hal tersebut untuk memastikan seluruh pegawai berpegang teguh pada integritas dan dapat memberikan kualitas pelayanan prima kepada stakeholder.

__________________________________________________________________________________________________

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *