Selasa, 11 Agustus 2020
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah daerah, lebih-lebih yang berada di kepulauan dan pesisir, merupakan ujung tombak pembangunan sektor kelautan dan perikanan (KP). Karenanya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengajak Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) untuk bersama mengembangkan potensi yang ada di daerah.
“Intinya begini, bapak ibu sekalian. Kementerian Kelautan dan Perikanan siap bersama-sama ASPEKSINDO membangun sektor ini,” kata Menteri Edhy saat menjadi pembicara di ulang tahun ke-3 Aspeksindo, di Jakarta, Senin (10/8/2020).
Menteri Edhy meminta pemda yang tergabung dalam Aspeksindo untuk mulai memetakan potensi perikanan, terutama budidaya, baik perikanan air laut maupun air tawar. KKP, kata dia, siap memberikan dukungan, termasuk dari sisi anggaran.
“Masih banyak cara lain membangun sektor kelautan perikanan selain (dari dana) APBN,” urainya, dikutip laman KKP.
Bentuk dukungan pendanaan dari KKP, diantaranya bisa melalui bantuan kredit dari Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) yang kini sudah terserap Rp400 miliar dari Rp1,3 triliun.
Menteri Edhy mengungkapkan, dana ini bisa digunakan untuk membangun wilayah dan daerah pesisir serta kepulauan dengan syarat terdapat perlibatan masyarakat dan diajukan oleh kelompok masyarakat seperti pembudidaya, sentra kuliner, dan lain-lain. Bunganya pun hanya sebesar 3%.
“Sekarang tersisa Rp900 miliar lagi,” jelas Menteri Edhy.
Selain BLU, terdapat pula akses pemodalan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memiliki bunga sebesar 6%. Negara pun mengalokasikan dana KUR sebesar Rp190 triliun. “Makanya saya butuh bantuan bapak ibu semua untuk menyampaikan pesan ini,” sambungnya.
Di tempat yang sama, Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri memaparkan sejumlah alasan pentingnya peran Aspeksindo, diantaranya, adanya fakta fisik bahwa 3/4 zona ekonomi eksklusif itu berupa laut dan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.580 pulau. Karenanya paradigma pembangunan yang harus diusung ialah dari laut.
“Jadi faktor fisik itu menentukan nasib sebuah bangsa,” ujarnya.
Selanjutnya potensi ekonomi kelautan, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan perikanan dan seafood, industri bioteknologi kelautan hingga industri jasa dan maritim itu diperkirakan mencapai USD1,4 triliun per-tahun. Rokhmin menyebut angka ini hampir 1,5 kali lipat dari ekonomi Indonesia saat ini.
“Karena menurut Bank Dunia, PDB kita saat ini hanya USD1,1 triliun, dan lapangan kerja yang boleh kita ciptakan kalau kita manage dengan cara profesional berbasis ilmu, Insya Allah bisa 45 juta tenaga kerja bisa kita bangkitkan,” papar Rokhmin.
Merujuk pada potensi di atas, Rohkmin meminta kepala daerah yang memiliki wilayah pesisir dan kepulauan untuk menyusun blue print atau rencana pembangunan kelautan dan perikanan yang tepat dan benar. “Dan itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menyediakan jasa konsultasi, pak bupati dan pak walikota, untuk menyusun blue print pambangunan daerah yang berbasis pada ekonomi kelautan dan perikanan,” tandasnya. (rud)