Realisasi Pembiayaan Program Pemulihan Ekonomi capai Rp 174,9 Triliun

Selasa, 25 Agustus 2020

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi pembiayaan untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 19 Agustus 2020 mencapai Rp 174,9 triliun atau 25,1% dari pagu sebesar Rp 695,2 triliun.

“Program yang desainnya simple dan sudah memiliki existing bisa dieksekusi cepat. Namun jika belum dan merupakan program usulan baru maka kami melihat ada yang betul-betul sangat challenging sehingga eksekusi nya butuh waktu” katanya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (24/8).

Sri Mulyani merinci untuk realisasi anggaran kesehatan Rp 7,36 triliun atau 8,4% dari pagu Rp 87,55 triliun meliputi insentif kesehatan pusat dan daerah Rp 1,86 triliun, santunan kematian tenaga kesehatan yang meninggal Rp 21,6 miliar, gugus tugas COVID-19 Rp 3,22 triliun, serta insentif bea masuk dan PPN kesehatan Rp 2,26 triliun.

Untuk realisasi perlindungan sosial Rp 93,18 triliun atau 49,7% dari total anggaran sebesar Rp 203,91 triliun meliputi PKH Rp 26,6 triliun, Kartu Sembako Rp 26,3 triliun, dan bantuan sembako Jabodetabek Rp 3,4 triliun.

Kemudian bantuan tunai non-Jabodetabek Rp 18,6 triliun, Kartu Prakerja Rp 5,3 triliun, diskon listrik Rp 3,5 triliun, dan BLT Dana Desa Rp 9,6 triliun.

Selanjutnya untuk anggaran sektoral K/L dan pemda telah terealisasi Rp 12,4 triliun atau 13,1% dari pagu Rp 106,05 triliun yang meliputi program padat karya K/L Rp 9,01 triliun, dana insentif daerah pemulihan ekonomi Rp 654,9 miliar, DAK fisik Rp 328,8 miliar, serta bantuan produktif untuk satu juta usaha mikro Rp 2,4 triliun.

Untuk realisasi insentif usaha adalah Rp 17,23 triliun atau 14,3% dari pagu Rp 120,61 triliun yang meliputi PPh 21 DTP Rp 1,35 triliun, pembebasan PPh 22 impor Rp 3,36 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 Rp 6,03 triliun, pengembalian pendahuluan PPN Rp 1,29 triliun, dan penurunan tarif PPh Badan Rp 5,2 triliun.

Realisasi anggaran dukungan untuk UMKM adalah Rp 44,63 triliun atau 37,2% dari pagu Rp 123,47 triliun yang meliputi penempatan dana pemerintah di bank Rp 41,2 triliun, pembiayaan investasi LPDB Rp 1 triliun, PPh Final UMKM DTP Rp 0,27 triliun, dan subsidi bunga UMKM Rp 2,16 triliun.

Terakhir untuk pembiayaan korporasi dengan anggaran Rp53,57 triliun belum dada yang terealisasi.

Sri Mulyani menyatakan untuk pembiayaan korporasi beberapa penyertaan modal negara (PMN) BUMN sudah terbit dan dalam proses final yang diikuti pencairan sehingga akan segera dilaksanakan.

“Terutama untuk PMN BUMN untuk penjaminan kredit korporasi padat karya sudah diluncurkan dan monitor pelaksanaan di perbankan,” ujarnya. (ki)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *