Diperlukan Sistem Percepat Realisasi PEN

Rabu, 26 Agustus 2020

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM-Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengharapkan ada sistem untuk mempercepat realisasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari birokrasi dan administrasi yang dinilai menghambat kucuran stimulus pemerintah itu.

“Hati-hati boleh, tapi ada sistem bagaimana supaya jangan sampai berlarut-larut, akhirnya tidak dapat juga,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani, Selasa (25/8) .

Menurut dia, unsur kehati-hatian dalam birokrasi justru menjadi sandungan padahal kebutuhan penyerapan dana PEN itu terbilang besar.

Selain birokrasi, administrasi juga dinilai memperlambat realisasi PEN yang per 19 Agustus 2020 baru mencapai 25%  dari total alokasi stimulus mencapai Rp 695,2 triliun.

“Untuk masuk ke dalam regulasi turunan untuk supaya aturan main bagaimana pelaksanaannya itu memakan waktu cukup lama,” imbuhnya.

Pengusaha ini mengapresiasi pemerintah mengucurkan kebijakan di antaranya untuk menstimulus dunia UMKM dan korporasi dalam program PEN.

“Memang penyerapannya masih rendah. Kami menunggu dan ini yang jadi kendala pelaku usaha tapi walau demikian kami coba untuk survive,” imbuhnya.

Meski mengaku belum mendapatkan kucuran dari pembiayaan korporasi, namun pengusaha ini fokus dalam melakukan restrukturisasi kredit.

Ia juga mengharapkan agar suku bunga pinjaman bank menurun karena saat ini masih berkisar dua digit meski Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan menjadi 4 persen.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi pembiayaan untuk program PEN hingga 19 Agustus 2020 mencapai Rp 174,9 triliun atau 25%  dari pagu sebesar Rp 695,2 triliun.

Sri Mulyani merinci untuk realisasi anggaran kesehatan Rp 7,36 triliun atau 8,4% dari pagu Rp  87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 93,18 triliun atau 49,7% dari total anggaran sebesar Rp 203,91 triliun.

Selanjutnya untuk anggaran sektoral K/L dan pemda telah terealisasi Rp 12,4 triliun atau 13,1% dari pagu Rp 106,05 triliun, insentif usaha Rp 17,23 triliun atau 14,3% dari pagu Rp 120,61 triliun.

Realisasi untuk UMKM adalah Rp 44,63 triliun atau 37,2% dari pagu Rp 123,47 triliun
dan terakhir untuk pembiayaan korporasi dengan anggaran Rp 53,57 triliun belum ada yang terealisasi. (sr)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *